Oleh Sucoro Setrodiharjo
Candi Borobudur bukan sekadar tumpukan batu andesit
yang membeku dalam sejarah. Ia adalah magnet pariwisata kelas dunia yang
sebelum pandemi mampu menggerakkan hingga 3,8 juta jiwa wisatawan per tahun.
Secara teoretis, arus kunjungan semasif ini seharusnya menjadi katalisator bagi
ekonomi kerakyatan, memicu pertumbuhan sektor hunian, kuliner, hingga industri
kreatif di sekelilingnya. Namun, Borobudur justru menyimpan sebuah paradoks
sosial yang getir: di bawah bayang-bayang statusnya sebagai destinasi internasional,
Kecamatan Borobudur tetap tercatat sebagai salah satu wilayah termiskin di
Kabupaten Magelang.
Kesenjangan yang lebar antara kemegahan candi dan
kesejahteraan warga lokal inilah yang melatarbelakangi lahirnya inisiatif
ambisius: Balai Ekonomi Desa (Balkondes).
Proyek Balkondes: Ambisi Top-Down
yang Terhempas Realitas
Lahir pada tahun 2017 melalui kolaborasi pemerintah
dengan 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), proyek ini membangun 20
Balkondes—satu untuk setiap desa di Kecamatan Borobudur. Semangatnya mulia:
memecah kepadatan wisatawan agar tidak hanya bertumpuk di kompleks candi,
melainkan mengalir ke desa-desa, menciptakan perputaran uang di akar rumput,
dan menghidupkan kemandirian desa.
BUMN ditugaskan sebagai "bapak asuh" yang
menyediakan dana, membangun infrastruktur, dan mendampingi operasional selama
lima tahun. Mulai dari penginapan bergaya arsitektur lokal, resto, hingga
penyewaan kendaraan wisata seperti VW vintage dan Jip disediakan sebagai
daya tarik. Namun, tujuh tahun berselang, proyek bernilai miliaran rupiah ini
menemui jalan terjal.
Kenyataan pahit menunjukkan bahwa mayoritas
Balkondes gagal bertahan. Dari 20 titik yang didirikan, hanya enam yang masih
sanggup bernapas secara operasional: Borobudur, Karangrejo, Tuksongo,
Ngargogondo, Tegalarum, dan Wanurejo. Selebihnya, sebanyak 14
Balkondes kini merana, bangunannya rusak dimakan cuaca, dan terbengkalai tanpa
kejelasan masa depan.
Kegagalan Master Plan:
Mengabaikan Pilar 3A
Mangkraknya 14 Balkondes merupakan cermin dari
perencanaan (master plan) yang tidak sempurna dan kurang menyentuh
realitas lapangan. Pengembangannya tampak mengabaikan tiga aspek fundamental
pariwisata yang dikenal sebagai 3A:
- Atraksi
(Daya Tarik):
Banyak Balkondes didirikan di desa yang secara mendasar belum memiliki
konsep wisata yang unik. Tanpa adanya atraksi alam yang memukau atau
narasi budaya yang kuat, wisatawan tidak menemukan alasan kuat untuk
berkunjung. Membangun gedung tanpa membangun "jiwa" kegiatan di
dalamnya terbukti menjadi langkah yang sia-sia.
- Amenitas
(Kualitas Layanan): Amenitas bukan sekadar tentang kemegahan
fisik bangunan. Kegagalan terjadi karena masyarakat lokal belum dibekali
kemampuan manajerial yang standar untuk mengelola jasa pariwisata
profesional. Jaminan keamanan, standar kebersihan makanan, dan
keramahtamahan industri menjadi titik lemah yang krusial.
- Aksesibilitas
(Keterjangkauan): Jarak tetap menjadi faktor penentu. Keenam
Balkondes yang sukses membuktikan bahwa lokasi yang strategis adalah kunci
keberlanjutan. Balkondes di ring satu candi atau yang berada di tepi jalan
utama provinsi (seperti Tegalarum) mampu menjaring wisatawan dengan mudah.
Sementara itu, Balkondes yang tersembunyi di pelosok tanpa sarana
transportasi yang memadai otomatis terisolasi dari arus pasar.
Mengubah Paradigma Dari
"Satu Desa Satu Balkondes" Menuju Ekosistem Pendukung
Kegagalan ini memberi pelajaran berharga bahwa
pembangunan masyarakat tidak bisa dilakukan secara seragam (one size fits
all). Memaksakan setiap desa menjadi destinasi pariwisata justru mencerabut
desa dari potensi aslinya. Kedepannya, paradigma pembangunan di lingkar
Borobudur harus bergeser:
- Diversifikasi
Peran Desa:
Desa-desa yang secara geografis sulit diakses atau minim atraksi sebaiknya
tidak dipaksa menjadi tujuan wisata. Sebaliknya, mereka harus didorong
menjadi penyokong (supporter). Potensi pertanian, peternakan, dan
kerajinan lokal (seperti pandan dan mending) harus dioptimalkan untuk
menyuplai kebutuhan bahan baku kuliner dan suvenir bagi desa-desa yang
sudah menjadi destinasi utama.
- Optimalisasi
Titik Strategis:
Fokus pemerintah dan pengelola sebaiknya dipusatkan pada penguatan enam
Balkondes yang sudah eksis. Mereka harus dikelola secara profesional
sebagai alternatif wisata alam dan budaya yang mampu memanjakan wisatawan
saat candi sedang padat.
Kesejahteraan masyarakat Borobudur tidak akan
pernah bisa dicapai hanya dengan gelontoran dana fisik yang bersifat top-down.
Kasus Balkondes mengajarkan bahwa pariwisata adalah industri rasa dan
keterjangkauan. Pembangunan sejati dimulai dari pemberdayaan manusia yang
berbasis pada potensi riil dan perencanaan matang yang selaras dengan hukum
pasar, bukan sekadar monumen bangunan yang akhirnya hanya menjadi puing sejarah
di pinggiran candi.
