Oleh . Sucoro
Setrodiharjo
Terlepas dari keabsahan arkeologis atau sejarahnya, perdebatan
seputar rencana pemasangan Chattra ,telah berhasil menggeser fokus dari tidak sekedar
isu teknis "pasang atau tidak pasang" tetapi telah menjadi isu tata
kelola, filosofi, dan spiritualitas yang jauh lebih fundamental.
Oleh karena itu, munculnya usulan pemasangan
Chattra adalah sinyal kritis dan pengingat yang sangat penting bagi Pengelola
Borobudur.
Sinyal ini bukan hanya tentang sebuah artefak,
melainkan tentang visi dan paradigma tata kelola Borobudur secara keseluruhan.
Ada tiga hal utama yang harus menjadi pengingat bagi pengelola, berdasarkan
persoalan tata kelola yang sering muncul:
1. Keseimbangan
Antara Ruh ( Spiritualitas ) dan Raga ( Konservasi )
Pengingat terpenting dari isu Chattra adalah bahwa
Borobudur tidak hanya sebuah "monumen batu" (Raga), tetapi juga
"ruang sakral" (Ruh).
- Kegagalan Integrasi: Pengelola diingatkan
bahwa selama ini, fokus tata kelola terlalu didominasi oleh aspek fisik
(konservasi, pemeliharaan, carrying capacity) dan ekonomi
(pariwisata massal), sementara dimensi spiritual, filosofis, dan fungsi
ritual candi kurang terintegrasi.
- Fungsi Living Heritage: Borobudur harus
dikelola sebagai living heritage warisan yang hidup dan bermakna bukan
sekadar objek mati. Ini menuntut pengakuan yang lebih besar terhadap peran
umat, tradisi lokal (Ruwat Rawat Borobudur), dan narasi filosofis
candi Borobudur selaras dengan
pengakuan UNESCO
2. Priotitas
Bukan Economic-Driven, Tetapi Preservation-Driven
Usulan Chattra mengingatkan pengelola untuk
mengevaluasi kembali model pariwisata yang diterapkan.
- Tekanan Wisata Massal:
Borobudur telah lama berada di bawah tekanan pariwisata massal (economic-driven)
yang mengejar kuantitas pengunjung, bukan kualitas pengalaman. Hal ini
mengancam kelestarian fisik (keausan batu) telah mereduksi nilai spiritual dimana sejumlah
pengunjung hanya menempatkan Borobudur sekedar menjadi latar belakang
foto.
- Transformasi Visi:
Pengingatnya adalah segera bertransformasi menuju model Wisata Spiritual
dan Edukatif (preservation-driven dan spiritual inclusive).
Pengelola harus mengutamakan pelestarian dan pengalaman mendalam daripada
penerimaan tiket semata.
- Indikator Keberhasilan:
Keberhasilan harus diukur dari tingkat kelestarian situs dan seberapa
bermakna pengalaman pengunjung, bukan dari seberapa banyak pengunjung yang
datang.
3. Pentingnya
Tata Kelola yang Kalaboratif dan Inklusif
Polemik Chattra muncul karena adanya kesenjangan
komunikasi dan tumpang tindih interpretasi antar pemangku kepentingan (umat,
ahli, pemerintah, dan masyarakat lokal).
- Kesenjangan Komunikasi: Pengelola diingatkan
untuk tidak mengambil kebijakan fundamental secara birokratis dan
tertutup. Semua keputusan besar harus melalui proses dialog yang
terlembaga.
- Kebutuhan Forum Konsensus: Ini memperkuat pentingnya
pembentukan Forum Konsensus Borobudur (atau sejenisnya) sebagai platform
resmi untuk menyelaraskan perspektif dari tiga pilar utama:
Ahli Konservasi/Arkeologi (menjaga Integritas
Fisik/Raga).
Perwakilan Umat/Spiritual (menjaga Integritas
Spiritual/Ruh).
Masyarakat Lokal/Budayawan (menjaga konteks budaya
dan filosofi Kiblat Papat).
3 Kesimpulan Penting dari
Tuntutan Rencana Pemasangan Chattra sebagai cermin ( Kilas balik bagi Pengelola
)
1. Esensi Tuntutan di Balik Isu Chattra
Chattra pada hakikatnya adalah
simbol dari tuntutan fundamental agar pengelolaan Candi Borobudur di masa depan
memiliki "jiwa" yang utuh. Jiwa ini menuntut perpaduan sempurna
antara Nilai Spiritual yang Luhur (Ruh), yang merupakan esensi pendirian
monumen untuk tujuan spiritual leluhur, dengan praktik pengelolaan yang Lestari
dan Profesional (Raga), serta diwujudkan melalui keterlibatan semua pihak yang
memiliki kepentingan terhadap mahakarya Borobudur.
2. Dampak Kegagalan Mencapai Keseimbangan
Kegagalan dalam menciptakan
keseimbangan antara Ruh dan Raga telah menimbulkan dampak negatif keberkelanjutan
pada tiga pilar utama warisan budaya: Pelestarian, Perlindungan, dan
Pemanfaatan. Dampak paling signifikan adalah terabaikannya "Nilai
Spiritualitas" sebagai esensi pendirian monumen tersebut. Selain itu,
dampak fisik dan penataan tata ruang antar zona Candi Borobudur seringkali
memicu gejolak, terutama karena minimnya komunikasi dan partisipasi masyarakat
yang terdampak.
3. Akar Masalah Tata Kelola dan Kemanusiaan
Persoalan yang muncul dari sebab
akibat tumpang tindihnya aturan , telah menjadi masalah panjang yang terus muncul
seiring silih bergantinya penjabat pengelola maupun pejabat pemerintahan. Yang
upaya penyelesainya seringkali, hanya diselesaikan melalui kompromi terbatas
dengan sebagian kecil pemangku kepentingan, yang minim partisipasi pihak yang kurang
melibatkan terdampak langsung. Akibatnya, persoalan tata kelola tersebut terus
berkembang liar, dampaknya semakin meluas, dan pada puncaknya, mulai menyentuh
aspek kemanusiaan dan sosial masyarakat di sekitar situs oleh karenanya HAM
belum lama ini turun .Brayat Panangkaran melalui Gerakan Budaya Rakyat Ruwat
Rawat Borobudur terus menerus mengkritisi , dan mengingatkan pengelola , meski
Gerakan tersebut telah 24 Tahun ternyata juga belum mampu memberikan masuk
untuk terwujudnya kebijakan konprehensif
