Refleksi kritis mengenai perjalanan panjang
pengelolaan Candi Borobudur kembali
mengemuka melalui peluncuran buku “Dilema
Borobudur: Di antara Revolusi dan Rekonstruksi.” Buku ini resmi
diluncurkan di kantor Badan Riset dan Inovasi
Nasional CWS Magelang pada Kamis (12/3/2026), dalam sebuah forum diskusi
yang mempertemukan peneliti, akademisi, budayawan, serta perwakilan pemerintah
daerah.
Kegiatan yang
berlangsung secara hybrid ini diinisiasi oleh Yayasan
Brayat Penangkaran bekerja sama dengan lembaga riset nasional. Selain
peluncuran buku, acara juga diisi diskusi panel yang menghadirkan narasumber
dari berbagai latar belakang, mulai dari pemerintah kecamatan, peneliti lintas
disiplin, hingga akademisi seni dan budaya. Forum ini menjadi ruang dialog
untuk menelaah kembali berbagai persoalan yang melingkupi pengelolaan
Borobudur, dari konservasi, pariwisata, hingga dimensi spiritual dan sosial
masyarakat.
Penggagas buku, Sucoro Setrodiharjo, mengungkapkan bahwa gagasan
penulisan buku ini sebenarnya telah lama mengendap, sejak sekitar tahun
2008–2009. Ia mengamati adanya tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan
Borobudur—antara agama, komersialisasi pariwisata, dan dinamika sosial budaya
masyarakat. Buku ini menjadi karya kolaboratifnya yang ke-13. Selama puluhan
tahun, ia juga mendokumentasikan perubahan kawasan Borobudur melalui kliping,
foto, video, dan catatan lapangan yang kini tersimpan dalam puluhan buku
dokumentasi.
Dalam paparannya,
Sucoro juga menyinggung hubungan simbolik antara alam dan dinamika sosial
budaya di kawasan Borobudur. Ia mencontohkan kisah pohon beringin putih yang
mati bersamaan dengan kebijakan penggabungan desa yang menghilangkan nama
“Ringin Putih”. Bagi Sucoro, peristiwa itu menjadi simbol bagaimana perubahan
kebijakan sering kali berkelindan dengan memudarnya ingatan kolektif masyarakat
terhadap ruang hidup mereka.
Ketua panitia, Novita Siswayanti, menjelaskan bahwa buku ini
disusun dari berbagai sumber, mulai dari webinar, wawancara, hingga perjalanan
riset ke masyarakat sekitar Borobudur. Isu mengenai Randu Alas menjadi salah
satu pemicu awal penelitian, yang kemudian berkembang menjadi kajian yang lebih
luas tentang nilai historis, filosofis, dan budaya yang terkandung dalam
lanskap sosial Borobudur. Menurutnya, pohon-pohon tua di kawasan itu dapat
dibaca sebagai “prasasti sosial” yang menyimpan jejak sejarah masyarakat.
Diskusi panel yang menyertai
peluncuran buku berlangsung dinamis. Camat Borobudur, Subiyanto, menyoroti dua momentum penting
pascapandemi, yakni pengembangan Balai Ekonomi Desa berbasis pariwisata serta
rencana pengembangan wisata religi dengan target hingga 20 juta wisatawan
spiritual. Ia menegaskan bahwa pengembangan pariwisata harus berujung pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pandemi, menurutnya, telah menunjukkan
betapa rentannya ekonomi warga yang bergantung pada sektor pariwisata.
Pandangan akademis
juga disampaikan oleh Agus Purwantoro dari
Universitas Sebelas Maret. Ia memberikan
apresiasi terhadap gagasan buku tersebut sekaligus masukan kritis terkait aspek
teknis penulisan buku antologi agar dapat memenuhi standar akademik dan menjadi
rujukan ilmiah yang lebih kuat. Meski demikian, ia menilai tema-tema yang
diangkat dalam buku ini sangat aktual dan relevan dengan dinamika pengelolaan
Borobudur saat ini.
Sejumlah peneliti
dari Badan Riset dan Inovasi Nasional juga
memaparkan potensi kolaborasi lintas bidang. Andi
Bhermana menyoroti tantangan alih fungsi lahan di kawasan Borobudur,
sementara Afi Nursafingi menekankan
pentingnya menjaga keseimbangan antara spiritualitas, budaya, dan
komersialisasi agar narasi Borobudur tetap berkesinambungan lintas generasi.
Melalui forum ini,
muncul pula sejumlah rekomendasi strategis, antara lain perlunya penyusunan
masterplan terpadu berbasis riset, penguatan kelembagaan kolaboratif, serta
skema distribusi manfaat pariwisata yang lebih adil bagi sekitar 20 desa di
Kecamatan Borobudur. Diskusi berkala dan riset multidisiplin mengenai kearifan
lokal, dampak lingkungan, serta dokumentasi nilai historis kawasan juga
dianggap penting untuk terus dikembangkan.
Pemerintah Kabupaten
Magelang menyambut baik momentum peluncuran buku ini sebagai ruang sinergi
antara pemerintah, lembaga riset, akademisi, komunitas budaya, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan pelestarian dan
pemanfaatan Borobudur yang berkelanjutan serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Lebih dari sekadar
karya literasi, buku “Dilema Borobudur: Di
antara Revolusi dan Rekonstruksi” diharapkan menjadi pemantik kesadaran
kolektif untuk merawat Borobudur sebagai warisan peradaban dunia yang harus
dijaga dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab bersama.
Acara ditutup dengan
harapan agar semangat kolaborasi dan refleksi kritis yang lahir dari diskusi
ini dapat terus berlanjut, serta diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang
berdampak pada pelestarian Borobudur dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
— Latifah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar