Persoalan
Borobudur: Mencari Titik Keseimbangan antara Spiritualitas, Pariwisata, dan
Keadilan Sosial
Redaksi Sekolah Kehidupan
Persoalan yang berkembang di kawasan Borobudur selama
ini sesungguhnya bukan persoalan tunggal, melainkan akumulasi dinamika yang
telah berlangsung selama puluhan tahun. Kompleksitas ini lahir dari benturan
kepentingan antara konservasi, pariwisata, spiritualitas, ekonomi masyarakat,
hingga tata kelola kelembagaan yang terus berubah.
Dalam konteks ini, Borobudur bukan sekadar sebuah
candi atau destinasi wisata. Borobudur adalah ruang hidup sekaligus simbol
pewarisan peradaban luhur bagi anak bangsa, tempat bertemunya sejarah,
keyakinan, ekonomi rakyat, dan kebijakan negara.
Pergeseran
Makna: Antara Industri Wisata dan Nilai Peradaban
Selama kurang lebih empat dekade, pengelolaan oleh
PT Taman Wisata Candi Borobudur (kini di bawah InJourney Group) cenderung
dominan pada aspek konservasi fisik dan pengembangan industri pariwisata.
Pendekatan ini memang membawa capaian tertentu, seperti melonjaknya angka
kunjungan, terjaganya struktur fisik candi, hingga kontribusi ekonomi pada
pendapatan negara dan daerah.
Namun, pendekatan berbasis industri ini memicu
konsekuensi sosial dan kultural yang tidak kecil. Salah satu dampak paling
nyata adalah bergesernya makna Borobudur dari ruang spiritual dan pusat
peradaban menjadi sekadar objek ekonomi wisata dan telah mengancam kerusakan
Borobudur.
Di sinilah tantangan terbesarnya: ketika ruang
sakral mengalami tekanan komersialisasi massal, tugas kita untuk memastikan
fungsi pendidikan karakter dan pewarisan nilai luhur Borobudur untuk anak
bangsa justru perlahan terpinggirkan oleh orientasi target pengunjung
belaka.
Dilema
Konservasi dan Hak Hidup Rakyat
Kebijakan pembatasan jumlah pengunjung yang naik ke
struktur candi memicu perdebatan hangat. Di satu sisi, langkah ini krusial demi
pelestarian fisik batuan candi yang aus akibat jutaan pijakan kaki selama
puluhan tahun. Di sisi lain, pembatasan ini memukul ekonomi pelaku wisata lokal
dan menciptakan persepsi eksklusivitas akses. Masyarakat mengingatkan bahwa
pelestarian jangan sampai menciptakan jarak pemisah antara Borobudur dengan
rakyat yang selama ini hidup berdampingan dengannya.
Ketegangan sosial ini kian meruncing dalam
kebijakan relokasi pedagang dari zona utama menuju Kampung Seni Borobudur.
Meskipun bertujuan menata kawasan agar lebih tertib sebagai destinasi super
prioritas, implementasinya memicu gejolak ekonomi bagi ratusan keluarga yang
menggantungkan hidup di sana.
Dinamika ini bahkan sempat menarik perhatian Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Gelombang demonstrasi dan perdebatan
hak ekonomi ini membuktikan bahwa penataan Borobudur tidak boleh sekadar
dipandang sebagai proyek fisik dan tata ruang. Lebih dari itu, ini adalah soal
merawat hak hidup warga local sebab menjamin kesejahteraan masyarakat
sekitar adalah bagian tak terpisahkan dari misi pewarisan Borobudur untuk anak
bangsa.
Tantangan
Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Ikhtiar membangun ekonomi kawasan penyangga melalui
konsep desa wisata dan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) juga menghadapi jalan
terjal. Harapan awal agar desa-desa sekitar berkembang menjadi pusat ekonomi
kreatif, homestay, dan seni budaya belum sepenuhnya terwujud.
Tidak sedikit Balkondes yang mengalami stagnasi
aktivitas, minim pengunjung, hingga kesulitan model bisnis. Situasi ini
menunjukkan bahwa pembangunan fisik tanpa penguatan kapasitas masyarakat dan
jejaring ekonomi yang berkelanjutan tidak akan mampu mencapai tujuan
kesejahteraan yang diharapkan.
Mengurai
Benang Kusut Spiritualitas dan Otoritas
Ketika pemerintah mendorong penguatan fungsi
Borobudur sebagai pusat spiritual Buddhis dunia, muncul tantangan baru terkait
inklusivitas dan otoritas keagamaan. Polemik pemasangan chattra yang diusung
oleh umat Budha dengan melibatkan organisasi umat Buddha menjadi contoh konkret.
Inisiatif yang didorong oleh kelompok tertentu
terkadang mendapatkan penolakan dari kelompok lainnya. Perbedaan pandangan
antara organisasi menunjukkan bahwa dinamika di lapangan tidak sesederhana
dikotomi "pariwisata versus spiritualitas".
Di dalam internal komunitas umat sendiri terdapat
keberagaman tafsir dan persepsi . Perbedaan ini wajar dalam masyarakat yang
majemuk, namun menjadi tantangan besar ketika belum tersedia ruang dialog
bersama yang kuat untuk membangun konsensus. Setiap kebijakan spiritual wajib
dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang menghormati keragaman tradisi
keagamaan serta kearifan lokal.
Paradigma
Baru: Menghidupkan Ruh Borobudur
Persoalan Borobudur juga diperumit oleh
tarik-menarik kewenangan antarsektoral melibatkan pemerintah pusat, daerah,
BUMN, otoritas konservasi, UNESCO, hingga organisasi keagamaan. Ego sektoral
dan perbedaan prioritas ini sering kali mengaburkan arah masa depan kawasan.
Oleh karena itu, ketika pemerintah berupaya
mengembalikan Borobudur pada fungsi yang lebih spiritual dan beradab, tantangan
terbesarnya adalah merumuskan model keseimbangan baru.
- Borobudur tidak boleh semata-mata menjadi
museum batu yang mati.
- Borobudur tidak boleh diperas menjadi mesin
industri wisata massal belaka.
- Borobudur juga tidak realistis jika
diposisikan sebagai ruang ritual yang tertutup dari publik.
Kita membutuhkan paradigma baru yang menyeimbangkan
tiga pilar utama: Konservasi, Spiritualitas, dan Kesejahteraan Masyarakat.
Kesimpulan:
Komitmen Merawat Warisan Dunia
Dalam sudut pandang inilah, gerakan kebudayaan
seperti Ruwat Rawat Borobudur menemukan urgensinya. Gerakan ini
mengingatkan kita semua bahwa merawat Borobudur bukan hanya soal menjaga batu
agar tidak aus, melainkan tentang menjaga ruh peradaban, harmoni sosial, serta
keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai spiritual.
Amanah agung pewarisan Borobudur
untuk anak bangsa hanya bisa diwujudkan jika kita membuka ruang
dialog besar (grand dialogue) yang inklusif. Pemerintah, pengelola,
pemuka agama, masyarakat lokal, budayawan, hingga generasi muda harus duduk
bersama. Hanya dengan cara inilah, Borobudur tidak akan terjebak dalam konflik
kepentingan sesaat, melainkan tumbuh menjadi warisan dunia yang hidup, adil,
lestari, dan membanggakan bagi generasi masa depan Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar