Antara Pertumbuhan
Ekonomi, Branding Ibu Kota Borobudur, Kesejahteraan Masyarakat, dan Pewarisan
Nilai
BOROBUDUR –
Menjelang akhir tahun 2026, pariwisata Borobudur dan Kabupaten Magelang
memperlihatkan dinamika perkembangan yang semakin menarik. Berbagai agenda
pengembangan destinasi, kolaborasi lintas sektor, penyelenggaraan event, serta
gagasan penguatan identitas kawasan menjadi bagian dari upaya membangun
ekosistem pariwisata yang lebih luas.
Pemerintah pusat dan Pemerintah
Kabupaten Magelang bersama pengelola kawasan terus mendorong pariwisata sebagai
salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Bahkan, target pertumbuhan ekonomi
hingga 8 persen pada 2029 menjadi salah satu arah pengembangan yang disampaikan
dalam agenda kolaborasi pemerintah dan pengelola kawasan Borobudur.
Pengembangan tersebut tidak lagi
hanya berorientasi pada kunjungan ke Candi Borobudur, tetapi juga mencakup
penguatan homestay, produk oleh-oleh, seni budaya, desa wisata, transportasi
wisata, dan berbagai destinasi pendukung.
Data Pemerintah Kabupaten
Magelang menunjukkan bahwa sepanjang Januari–September 2026 tercatat 1.580.628
kunjungan wisatawan. Dari jumlah tersebut, 841.837 kunjungan tercatat di Candi
Borobudur. Sementara itu, Kecamatan Borobudur memiliki 20 desa wisata dan ratusan
kelompok kesenian yang menjadi bagian dari potensi pengembangan pariwisata
kawasan Borobudur.
Branding Baru: Ibu Kota Borobudur
Perkembangan menarik lainnya
adalah munculnya gagasan Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, untuk memperkuat
identitas ibu kota Kabupaten Magelang melalui branding Kota Borobudur.
Dalam pembahasan Ruang Aspirasi
Bupati pada 19 November 2026, Pemkab Magelang mengemukakan kajian penguatan
identitas ibu kota dengan mengintegrasikan kawasan Mungkid dan Borobudur.
Gagasan tersebut tidak
semata-mata dimaksudkan sebagai pemindahan fisik pusat pemerintahan, melainkan
penguatan identitas dan keterhubungan kawasan. Ada beberapa alternatif yang
sedang dikaji, mulai dari perubahan nomenklatur Kabupaten Magelang, penyesuaian
batas administratif sejumlah wilayah, hingga perluasan kawasan fungsional ibu
kota dengan usulan perubahan nama Kota Mungkid menjadi Kota Borobudur.
Salah satu latar belakangnya
adalah kenyataan bahwa nama besar Candi Borobudur di tingkat dunia belum
sepenuhnya identik dengan Kabupaten Magelang. Branding Kota Borobudur
diharapkan dapat memperkuat identitas daerah sekaligus membuka peluang
pengembangan ekonomi dan pariwisata.
Gagasan ini tentu menarik untuk
dicermati. Namun, penguatan nama dan identitas sebuah kawasan perlu diikuti
dengan kejelasan arah pembangunan, penataan ruang, infrastruktur, pelayanan
publik, serta keterlibatan masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Jangan sampai branding Borobudur
hanya berhasil memperkuat citra daerah, tetapi belum diikuti dengan penguatan
kehidupan masyarakat dan keberlanjutan nilai-nilai budaya yang menjadi dasar
identitas kawasan tersebut.
Di tengah gagasan besar branding
Ibu Kota Borobudur, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian: jangan sampai
penguatan identitas kawasan justru kembali menempatkan masyarakat sebagai
simbol pendukung pembangunan. Perubahan nama dan penguatan citra daerah perlu
disertai pemetaan sosial yang utuh, termasuk kejelasan posisi masyarakat,
perlindungan mata pencaharian, ruang partisipasi, serta jaminan keberlanjutan
kehidupan sosial budaya.
Jangan sampai nama Borobudur
semakin besar sebagai identitas daerah, sementara masyarakat yang mewarisi dan
hidup bersama warisan peradaban tersebut belum memperoleh kepastian posisi
dalam proses pembangunannya.
Dinamika Event, Pelestarian, dan Kesejahteraan Pedagang
Berbagai agenda pariwisata
sepanjang 2026 memperlihatkan upaya memperluas daya tarik Borobudur. Borobudur
Marathon, Borobudur & Beyond Tourism Expo, pengembangan VW Safari, serta
berbagai kegiatan budaya menjadi bagian dari strategi memperbesar arus
kunjungan dan perputaran ekonomi.
Perkembangan VW Safari,
misalnya, memperlihatkan bagaimana kreativitas komunitas dapat tumbuh menjadi
salah satu daya tarik wisata. Dari kurang dari 10 kendaraan pada 2017,
komunitas tersebut berkembang menjadi lebih dari 400 unit.
Namun, penyelenggaraan event
berskala besar juga memunculkan perdebatan publik yang tidak bisa diabaikan.
Salah satunya adalah penolakan masyarakat dan sejumlah elemen organisasi
keagamaan terhadap konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di
kawasan Candi Borobudur. Perbedaan sikap antara pihak penyelenggara dan pemerintah
yang menekankan promosi pariwisata dengan kelompok masyarakat yang menyuarakan
keberatan menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang cagar budaya selalu bersinggungan
dengan sensitivitas sosial dan nilai publik.
Di sisi lain, wacana terkait
fisik bangunan candi juga menyimpan catatan panjang, termasuk polemik rencana
pemasangan chattra pada stupa induk Candi Borobudur. Yang telah menjadi perdebatan
antara dorongan aspek simbolik dan spiritual tertentu dengan pertimbangan
arkeologis, keaslian (authenticity), serta standar pelestarian warisan budaya
dunia menuntut kehati-hatian tinggi agar tidak memicu risiko terhadap status
cagar budaya maupun kepercayaan publik.
Persoalan yang tidak kalah
krusial menyentuh denyut ekonomi warga sehari-hari, terutama kondisi Kampung
Seni Borobudur. Meski dirancang sebagai ruang tata kelola dan pusat aktivitas
ekonomi kreatif bagi pedagang dan perajin setelah relokasi, dalam praktiknya
masih dirasakan belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan yang merata bagi para
pedagang.
Meningkatnya jumlah kegiatan,
investasi, dan kunjungan wisatawan belum dengan sendirinya membuktikan
terjadinya pemerataan manfaat ekonomi. Diperlukan evaluasi yang jujur dan data
yang terbuka mengenai alur kunjungan ke sentra pedagang, daya beli pengunjung,
biaya operasional, serta bagaimana kesempatan usaha dan lapangan kerja
didistribusikan.
Keterlibatan masyarakat pun
tidak cukup hanya diukur dari banyaknya komunitas yang dilibatkan dalam
kegiatan wisata, melainkan sejauh mana warga lokal memiliki ruang nyata dalam
menentukan arah pembangunan dan menjaga keberlangsungan usaha mereka.
Mitigasi Sosial yang Terabaikan dan Masyarakat yang Hanya
Menjadi Simbol Keterlibatan
Persoalan mendasar dalam
perjalanan pengelolaan kawasan Borobudur adalah belum terlihatnya penerapan
mitigasi sosial secara utuh sejak awal perubahan kebijakan dan penataan
kawasan. Selama ini, perhatian terhadap masyarakat lebih banyak diwujudkan
melalui berbagai program pemberdayaan. Padahal, pemberdayaan tidak dapat
menggantikan fungsi mitigasi sosial.
Mitigasi sosial semestinya
dipersiapkan sejak awal untuk mengenali, mengantisipasi, dan mengurangi
berbagai dampak yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan, penataan ruang,
pembatasan aktivitas, maupun perubahan sistem pengelolaan kawasan. Tanpa
persiapan tersebut, masyarakat berpotensi terus berada dalam posisi
menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, sementara persoalan
sosial dan ekonomi yang muncul harus mereka tanggung sendiri.
Persoalan lainnya adalah status
dan posisi masyarakat yang selama ini sering kali hanya dijadikan simbol
keterlibatan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. Masyarakat disebut
sebagai bagian penting, dilibatkan dalam berbagai kegiatan, dan ditempatkan
sebagai penerima manfaat. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh
mana mereka memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, ikut menentukan
kebijakan, serta memperoleh kepastian atas keberlangsungan kehidupan dan mata
pencahariannya.
Dengan demikian, persoalannya
bukan semata-mata kurangnya program pemberdayaan, melainkan belum kuatnya
pengakuan terhadap masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak, kepentingan,
pengetahuan, dan tanggung jawab dalam keberlanjutan kawasan Borobudur.
Pemberdayaan memang diperlukan,
tetapi tidak cukup apabila masyarakat sejak awal tidak dilibatkan dalam
pemetaan dampak, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Masyarakat tidak
semestinya hanya diminta menyesuaikan diri terhadap perubahan, tetapi juga
harus memiliki kesempatan untuk ikut menentukan perubahan yang menyangkut kehidupan
mereka.
Borobudur Bukan Sekadar Destinasi, tetapi Ruang Pewarisan
Ada satu hal yang tidak boleh
terabaikan dalam pengembangan pariwisata Borobudur, yaitu keberadaan masyarakat
sebagai bagian tidak terpisahkan dari warisan budaya itu sendiri.
Borobudur bukan semata-mata
bangunan candi atau destinasi wisata. Ia merupakan warisan peradaban yang
menyimpan pengetahuan, nilai budaya, spiritualitas, dan hubungan kehidupan
manusia dengan lingkungannya.
Karena itu, keberhasilan
pengembangan kawasan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi,
jumlah wisatawan, pembangunan fasilitas, atau keberhasilan branding Kota
Borobudur. Perlu ada perhatian yang sama besarnya terhadap pewarisan nilai.
Masyarakat harus ditempatkan
sebagai subjek pewarisan, bukan sekadar objek pemberdayaan atau pelengkap
kegiatan pariwisata. Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan lokal, tradisi,
dan hubungan historis dengan kawasan yang tidak dapat digantikan oleh program
pembangunan maupun promosi destinasi.
Dalam perspektif Ruwat Rawat
Borobudur, pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan semestinya berjalan dalam
satu kesatuan. Pertumbuhan ekonomi perlu memberi daya dukung terhadap
kelestarian, sementara kehidupan masyarakat dan nilai-nilai budaya harus tetap
menjadi bagian dari keberlanjutan kawasan.
Menimbang Masa Depan Borobudur: Saatnya Masyarakat
Diposisikan sebagai Subjek Pewarisan
Menjelang akhir tahun 2026,
Borobudur menghadapi berbagai agenda perubahan. Pengembangan ekosistem
pariwisata, penguatan destinasi pendukung, peningkatan event, branding Ibu Kota
Borobudur, hingga berbagai persoalan pelestarian dan kesejahteraan masyarakat
merupakan bagian dari kompleksitas pembangunan kawasan.
Namun, ada pekerjaan rumah yang
tidak boleh terus diabaikan, yaitu mitigasi sosial dan kejelasan posisi
masyarakat dalam pengelolaan Borobudur. Pemberdayaan masyarakat memang penting,
tetapi tidak cukup apabila tidak didahului dan disertai mitigasi sosial yang
memadai. Demikian pula, keterlibatan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai
slogan atau simbol dalam dokumen pembangunan dan berbagai kegiatan pariwisata.
Masyarakat harus memiliki posisi
nyata sebagai subjek pembangunan sekaligus subjek pewarisan. Mereka bukan
sekadar pihak yang menerima dampak, penerima program, atau pelengkap kegiatan
wisata, melainkan bagian penting dari keberlanjutan warisan budaya Borobudur.
Dalam perspektif Ruwat Rawat Borobudur,
keberhasilan pelestarian tidak cukup hanya diukur dari terawatnya bangunan
candi, meningkatnya kunjungan wisatawan, atau pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan
juga harus dilihat dari kemampuan kawasan menjaga kehidupan masyarakat,
memperkuat kesadaran kolektif, serta mewariskan nilai-nilai peradaban kepada
generasi berikutnya.
Borobudur telah lama
dipetakan sebagai kawasan, tetapi masyarakat Borobudur belum pernah dipetakan
secara utuh sebagai subjek pewarisan.
Karena itu, di tengah gagasan
pengembangan pariwisata dan branding Ibu Kota Borobudur, sudah saatnya
dilakukan evaluasi yang lebih mendasar: bukan hanya memetakan potensi destinasi
dan peluang ekonomi, tetapi juga memetakan masyarakat sebagai subjek yang
memiliki sejarah, identitas, hak, kepentingan, dan tanggung jawab pewarisan.
Sebab, Borobudur bukan hanya
tentang bagaimana sebuah warisan budaya dikelola dan dikembangkan, tetapi juga
tentang bagaimana masyarakatnya tetap memiliki tempat, peran, dan masa depan
dalam perjalanan warisan peradaban tersebut.
Catatan: Tulisan ini
disusun berdasarkan catatan lapangan dan refleksi yang diperoleh melalui
sejumlah kegiatan Ruwat Rawat
Borobudur, serta 3 Tahun
penyelenggaraan Kompetisi Opini – Kongres Borobudur dan Sekolah Kehidupan.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar