Dulu, Borobudur dikelola oleh
Dinas Purbakala dan dikenal sebagai Taman Purbakala Nasional. Setelah melalui
pemugaran besar pada 1973–1983 dengan bantuan UNESCO, pengelolaannya diserahkan
kepada BUMN, PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan. Sejak saat itu,
arah pengelolaan Borobudur memasuki babak baru.
Sebagai BUMN, orientasi pengelolaannya
tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan ekonomi dan bisnis. Padahal, Borobudur
bukan sekadar investasi bisnis, melainkan investasi bangsa. Ia
merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi
mendatang, bukan hanya untuk puluhan tahun, tetapi ratusan bahkan ribuan tahun
ke depan.
Tujuan utamanya
semestinya jelas: kelestarian sepanjang masa, bukan keuntungan sesaat.
Namun, persoalan demi persoalan
terus bermunculan. Jumlah pengunjung pernah mencapai jutaan orang setiap tahun,
tetapi kemakmuran belum dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitarnya. Di
tengah kemegahan Borobudur sebagai tujuan wisata dunia, sebagian masyarakat
masih bergulat dengan ketidakpastian penghidupan, persaingan ruang ekonomi, dan
persoalan penataan kawasan.
Borobudur yang dahulu didatangi
peziarah dengan penuh penghormatan kini semakin terbuka bagi pariwisata massal.
Tekanan kunjungan, keausan batu, dan berbagai risiko terhadap kelestarian
menghadirkan paradoks: upaya menghadirkan Borobudur kepada sebanyak mungkin
orang dapat berhadapan dengan kewajiban menjaga keutuhannya.
Dari Monumen Mati Menuju
Monumen Hidup, apa yang harus dihidupkan ?
Berkembangnya gagasan Living
Monument atau Monumen Hidup oleh Menteri Kebudayaan , termasuk penguatan
fungsi spiritual dan peribadatan umat Buddha, tentu merupakan bagian dari upaya
menghidupkan kembali nilai-nilai Borobudur.
Namun, pertanyaan mendasarnya
adalah: hidup untuk siapa, dengan cara bagaimana, dan nilai-nilai apa
yang hendak dihidupkan?
Apakah kehidupan Borobudur cukup
diwujudkan melalui berbagai kegiatan, upacara, dan penyesuaian bentuk candi?
Ataukah juga harus mencakup hubungan antara warisan budaya, masyarakat, alam,
ingatan kolektif, dan spiritualitas yang tumbuh di tanah tempat Borobudur
berdiri?
Niat baik dan berbagai gagasan
penyempurnaan tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian, keaslian, serta
tanggung jawab terhadap generasi mendatang.
Borobudur tidak harus
terus-menerus disempurnakan menurut tafsir manusia masa kini. Yang lebih
penting adalah menjaga keutuhan nilai dan maknanya.
Chattra dan Pentas Andrea
Bocelli: Dua Peristiwa, Satu Persoalan
Perdebatan mengenai rencana
pemasangan Chattra dan penolakan masyarakat terhadap rencana pentas Andrea
Bocelli di kawasan Borobudur merupakan dua peristiwa berbeda, tetapi memberikan
pelajaran penting bagi pengelolaan.
Rencana pemasangan Chattra
menyentuh persoalan interpretasi sejarah, arsitektur, simbol, dan keutuhan
warisan budaya melalui strategi adaptasi . Sementara itu, rencana pentas Andrea
Bocelli memperlihatkan perdebatan mengenai batas pemanfaatan Borobudur sebagai
ruang kegiatan berskala internasional, yang tidak terlepas dari pertimbangan
ekonomi, politik, kebudayaan, spiritualitas, dan aspirasi masyarakat.
Keduanya menghadirkan pertanyaan
mendasar: sejauh mana kebijakan pengelolaan Borobudur dibangun melalui
kajian yang terbuka, pemahaman bersama, dan dialog dengan masyarakat?
Rencana pemasangan Chattra
mengingatkan bahwa setiap gagasan penambahan atau perubahan terhadap warisan
budaya memerlukan kajian adaptasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara
itu, penolakan terhadap rencana pentas Andrea Bocelli semestinya tidak sekadar
dipandang sebagai hambatan kegiatan, tetapi juga sebagai pesan sosial yang
perlu didengar.
Dua peristiwa tersebut
memperlihatkan bahwa persoalan Borobudur bukan hanya soal boleh atau tidak boleh
melakukan sesuatu. Ada persoalan lebih mendasar, yaitu bagaimana berbagai
interpretasi dikelola dan bagaimana masyarakat dipersiapkan menghadapi setiap
perubahan kebijakan.
Ketika interpretasi
tidak dikelola dengan baik, perbedaan pandangan mudah menjadi pertentangan.
Ketika mitigasi sosial tidak disiapkan sejak awal, kebijakan yang dianggap baik
sekalipun dapat berakhir dengan penolakan.
Borobudur Telah Dipetakan
sebagai Kawasan, tetapi Bagaimana dengan Masyarakatnya?
Selama puluhan tahun, Borobudur telah
dipetakan melalui zonasi, tata ruang, regulasi, rencana induk, dan berbagai
program pengelolaan. Namun, apakah masyarakat Borobudur telah dipetakan secara
utuh sebagai subjek pewarisan?
Masyarakat bukan sekadar
penduduk sekitar candi, tenaga kerja, pedagang, penyedia jasa wisata, atau
penerima program pemberdayaan. Di dalamnya terdapat penjaga tradisi, sesepuh
desa, pelaku seni, penghayat kepercayaan, pemilik ingatan sejarah, serta
generasi muda yang akan menerima warisan ini.
Mereka menyimpan pengetahuan dan
pengalaman yang tidak seluruhnya tercatat dalam dokumen resmi. Jika tidak
dikenali, dicatat, dan diwariskan, kita mungkin berhasil menjaga bangunan fisik
Borobudur, tetapi kehilangan sebagian kehidupan kebudayaan yang membuatnya
bermakna.
Borobudur telah lama
dipetakan sebagai kawasan. Tetapi masyarakat Borobudur belum tentu telah
dipetakan secara utuh sebagai subjek pewarisan.
Di sinilah persoalan mendasar
yang perlu mendapat perhatian. Keterlibatan masyarakat tidak boleh berhenti
sebagai simbol dalam slogan kebijakan atau sekadar pelaksanaan program
pemberdayaan.
Pelestarian Bukan Sekadar
Menjaga Batu
Pemugaran Borobudur merupakan
capaian besar. Namun, keberhasilan pemugaran tidak otomatis menjamin
keberhasilan pewarisan.
Bangunan dapat diperkuat, batu
dapat dirawat, lingkungan dapat ditata, dan pengunjung dapat diatur. Tetapi
siapa yang akan mewarisi pengetahuan, nilai, tradisi, dan hubungan batin
masyarakat dengan Borobudur?
Borobudur memiliki akar sejarah
dan ajaran Buddha yang harus dihormati. Pada saat yang sama, keberadaannya di
tanah Jawa juga berhubungan dengan sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat
setempat. Berbagai lapisan makna tersebut tidak semestinya dipertentangkan,
melainkan ditempatkan secara proporsional.
Bagi Gerakan Ruwat Rawat
Borobudur, merawat bukan hanya memperbaiki yang rusak, sedangkan ruwat bukan
sekadar ritual. Keduanya merupakan ikhtiar menjaga hubungan manusia dengan
warisan leluhur, alam, sesama, dan Sang Pencipta.
Borobudur berhasil
dipugar, tetapi pewarisannya belum tentu berhasil.
Mengapa Disebut Bom Waktu?
Persoalan Borobudur dapat
disebut bom waktu bukan karena kehancuran pasti terjadi dalam waktu dekat,
melainkan karena berbagai persoalan yang dibiarkan menumpuk dapat berkembang
menjadi konflik berkepanjangan.
Ketika kepentingan ekonomi tidak
bertemu dengan keadilan sosial, ketegangan tumbuh. Ketika perlindungan fisik
tidak disertai perhatian terhadap kehidupan masyarakat, dukungan sosial
terhadap pelestarian dapat melemah. Ketika berbagai tafsir saling berhadapan
tanpa dialog yang setara, Borobudur berisiko menjadi arena perebutan
legitimasi.
Pengalaman perdebatan Chattra
dan penolakan terhadap rencana pentas Andrea Bocelli seharusnya menjadi
pengingat bahwa pengelolaan Borobudur tidak cukup hanya mengatur bangunan dan
kawasan. Ada manusia, kebudayaan, dan kehidupan sosial yang harus
diperhitungkan.
Saatnya Mengubah Arah: Dari
Pengelolaan Menuju Pewarisan
Dalam pandangan Ruwat Rawat
Borobudur, masyarakat perlu ditempatkan sebagai pancer, pusat
keseimbangan hubungan antara warisan budaya, lingkungan, kehidupan sosial,
ekonomi, dan spiritualitas.
Karena itu, pengelolaan
Borobudur membutuhkan beberapa pembenahan mendasar:
1.
Memperkuat perlindungan fisik dan lingkungan
berdasarkan kajian ilmiah serta prinsip kehati-hatian.
2.
Mengevaluasi pengelolaan pariwisata agar kepentingan
ekonomi tidak mengorbankan kelestarian dan kehidupan masyarakat.
3.
Membangun tata kelola interpretasi yang terbuka,
bertanggung jawab, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
4.
Menyiapkan mitigasi sosial sejak tahap perencanaan
kebijakan, bukan setelah muncul penolakan atau konflik.
5.
Mendokumentasikan pengetahuan lokal, tradisi, sejarah
lisan, dan ingatan masyarakat sebagai bagian dari pewarisan.
6.
Menjadikan masyarakat sebagai subjek pewarisan, bukan
sekadar objek pemberdayaan atau simbol keterlibatan.
Mitigasi sosial tidak
cukup berupa sosialisasi dan pemberdayaan setelah keputusan dibuat. Ia harus
dimulai dengan mengenali masyarakat, mendengar aspirasi, memetakan potensi
dampak, dan memastikan keadilan dalam setiap perubahan yang menyangkut
kehidupan mereka.
Dua puluh empat tahun perjalanan
Gerakan Ruwat Rawat Borobudur sejak 2003 menjadi pengingat bahwa merawat
warisan dapat dimulai dari kesadaran, kepedulian, pencatatan, dialog, dan
kemauan berbagi pengalaman.
Kita tidak sedang mempersoalkan
siapa yang paling berhak memiliki Borobudur. Kita sedang mempertanyakan apakah
semua pihak telah menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga dan
mewariskannya.
Jangan sampai kita terlalu sibuk
mengelola Borobudur sebagai kawasan, tetapi lupa mengelola interpretasi dan
memitigasi persoalan sosial masyarakat yang hidup bersama warisan dunia
tersebut.
Pertanyaan terpenting bukan lagi
seberapa megah Borobudur ditampilkan atau seberapa banyak orang datang berkunjung,
melainkan apakah kita sedang mewariskan Borobudur atau justru mewariskan
keruwetan kita sendiri kepada generasi mendatang?
Borobudur tidak cukup
hanya dilestarikan. Borobudur harus diwariskan.
Sucoro Setrodiharjo
Gerakan Ruwat Rawat Borobudur

Tidak ada komentar:
Posting Komentar