Borobudur adalah mahakarya peradaban yang tidak
hanya menyimpan keagungan arsitektur, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang
diwariskan lintas generasi. Namun, di balik kemegahan Candi Borobudur, masih
tersimpan berbagai persoalan dalam pengelolaan kawasan, hubungan antarpemangku
kepentingan, serta posisi masyarakat yang seharusnya menjadi bagian penting
dari pewarisan nilai.
Kita menyaksikan bagaimana pelestarian, kepentingan
ekonomi, pariwisata, dan keterlibatan masyarakat sering kali belum berjalan dalam
keseimbangan. Tidak jarang, keberhasilan pengelolaan lebih banyak diukur
melalui angka kunjungan dan pertumbuhan ekonomi, sementara persoalan keadilan
sosial, daya dukung lingkungan, nilai spiritual, dan keberlanjutan pewarisan
budaya belum memperoleh perhatian yang sebanding.
Pelaku usaha lokal yang berupaya menjaga etika dan
mengikuti aturan terkadang harus berhadapan dengan persaingan yang tidak
seimbang. Masyarakat sekitar pun masih sering ditempatkan sebatas simbol
keterlibatan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak, pengetahuan, dan tanggung
jawab dalam menjaga keberlanjutan Borobudur.
Apakah keadaan ini sekadar persoalan teknis
pengelolaan, atau justru mencerminkan perubahan zaman yang menuntut kita untuk
kembali membaca arah dan nilai kehidupan?
Lebih dari satu abad lalu, pujangga besar Jawa,
Raden Ngabehi Ranggawarsita, melalui Serat Kalatidha, menghadirkan
perenungan tentang zaman yang penuh ketidakpastian. Dalam khazanah pemikiran
Jawa, dikenal istilah Kala Tidha (Kolotido), Kala Bendu (Kolobendu), dan Kala
Suba (Kolosubo). Ketiganya dapat dijadikan kerangka refleksi untuk membaca
perjalanan kehidupan, termasuk dinamika pengelolaan Borobudur.
Bukan untuk meramalkan masa depan, melainkan untuk
memahami keadaan, mengenali akibat dari ketidakseimbangan, dan menemukan jalan
pembenahan.
1.
KOLOTIDO: Ketika Arah dan Pegangan Mulai Kabur
Kolotido menggambarkan masa ketika manusia
dihadapkan pada ketidakpastian, kebingungan, dan kaburnya pegangan nilai. Dalam
Serat Kalatidha, Ranggawarsita mengungkapkan kegelisahan ketika tatanan
kehidupan kehilangan kejelasan arah.
Dalam konteks Borobudur, keadaan ini dapat dibaca
ketika batas antara pelestarian, pemanfaatan, kepentingan ekonomi, dan
pemberdayaan masyarakat semakin kabur. Berbagai gagasan dan kebijakan hadir
dengan tujuan masing-masing, tetapi belum selalu terhubung dalam satu pemahaman
tentang apa yang sesungguhnya harus diwariskan dari Borobudur.
Perdebatan mengenai pemanfaatan ruang, pemasangan
Chattra, hingga rencana penyelenggaraan pentas Andrea Bocelli yang mendapat
penolakan dari sebagian masyarakat memperlihatkan bahwa persoalan Borobudur
tidak cukup diselesaikan melalui pertimbangan teknis ataupun komunikasi publik
semata.
Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana
memahami nilai, makna, dan batas-batas kepatutan dalam memperlakukan sebuah
warisan peradaban.
Ketika interpretasi terhadap Borobudur berkembang
tanpa ruang dialog yang memadai, perbedaan pandangan mudah berubah menjadi
pertentangan. Informasi yang tidak utuh, klaim sepihak, dan kepentingan
masing-masing pihak dapat memperkeruh keadaan.
Di sinilah pentingnya pengelolaan interpretasi.
Borobudur membutuhkan pemahaman yang dibangun melalui kajian, dialog,
penghormatan terhadap nilai sejarah dan spiritual, serta keterbukaan terhadap
berbagai perspektif. Kebebasan berinterpretasi tidak semestinya berubah menjadi
kebebasan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap warisan budaya.
2.
KOLOBENDU: Ketika Ketidakseimbangan Melahirkan Persoalan
Jika Kolotido menggambarkan kaburnya arah, Kolobendu
dapat dimaknai sebagai masa ketika ketidakseimbangan mulai menghadirkan akibat
nyata.
Dalam pengelolaan Borobudur, gejala ini dapat
dibaca melalui munculnya ketegangan antara kepentingan pelestarian dan ekonomi,
persaingan antarpelaku usaha, ketimpangan distribusi manfaat, serta belum
tuntasnya persoalan keterlibatan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat selama ini sering menjadi
bagian dari narasi pengelolaan. Namun, pemberdayaan tidak selalu identik dengan
mitigasi sosial. Pemberdayaan lebih banyak berbicara tentang peningkatan
kapasitas dan kesempatan ekonomi, sedangkan mitigasi sosial seharusnya
dipersiapkan sejak awal untuk mengantisipasi dampak kebijakan, perubahan tata
ruang, pergeseran mata pencaharian, dan potensi konflik sosial.
Ketika mitigasi sosial tidak dipersiapkan secara
memadai, masyarakat berisiko menjadi pihak yang harus menanggung dampak
perubahan, sementara keputusan-keputusan penting telah ditentukan oleh pihak
lain.
Persoalan tersebut mengingatkan kita bahwa
keberhasilan pengelolaan Borobudur tidak cukup diukur dari terpeliharanya
bangunan candi atau meningkatnya aktivitas pariwisata. Ada kehidupan
masyarakat, lingkungan, tradisi, dan nilai-nilai yang juga harus dijaga.
Borobudur bukan sekadar objek yang harus dikelola,
melainkan warisan kehidupan yang membutuhkan tanggung jawab bersama.
3. KOLOSUBO: Jalan Menuju
Kesadaran dan Pembenahan Bersama
Kolosubo dapat dimaknai sebagai harapan hadirnya
ketenteraman, keteraturan, dan kesejahteraan setelah melewati masa penuh ujian.
Namun, keadaan tersebut tidak akan datang dengan sendirinya. Dibutuhkan
kesadaran, keberanian melakukan evaluasi, dan kemauan untuk memperbaiki
keadaan.
Dalam konteks Borobudur, Kolosubo bukan sekadar
harapan agar tidak ada lagi perdebatan atau pertentangan. Lebih dari itu,
Kolosubo harus dimaknai sebagai terbentuknya tata kelola yang mampu menempatkan
pelestarian, perlindungan, pemanfaatan, dan pewarisan nilai dalam keseimbangan.
Diperlukan pengelolaan interpretasi yang
bertanggung jawab, mitigasi sosial sejak awal, keterlibatan masyarakat secara
bermakna, serta transparansi dalam pengambilan kebijakan.
Masyarakat tidak cukup hanya dihadirkan sebagai
pelengkap program atau simbol partisipasi. Mereka harus ditempatkan sebagai
subjek pewarisan yang memiliki ruang untuk memahami, merawat, dan meneruskan
nilai-nilai Borobudur kepada generasi berikutnya.
Di sinilah Gerakan Ruwat Rawat Borobudur (RRB)
menemukan relevansinya.
4. RUWAT RAWAT BOROBUDUR: Merawat
Ingatan, Menyusun Kesadaran, dan Mewariskan Nilai
Sejak dirintis pada tahun 2003, Gerakan Ruwat Rawat
Borobudur berupaya membangun kesadaran bahwa tanggung jawab terhadap Borobudur
tidak boleh berhenti pada urusan pengelolaan kawasan dan pemeliharaan bangunan
fisik.
Ruwat Rawat Borobudur memandang Borobudur sebagai
persembahan luhur peradaban dan pustaka kehidupan yang nilai-nilainya perlu
dipahami, dirawat, serta diwariskan. Karena itu, RRB tidak menempatkan dirinya
sebagai pesaing pengelola ataupun sekadar kelompok yang menyampaikan kritik.
RRB berupaya menjadi gerakan kebudayaan yang menjaga ingatan, mencatat
perjalanan, membangun dialog, dan mengajak masyarakat mengambil bagian dalam
tanggung jawab pewarisan.
Melalui berbagai kegiatan, seperti Sekolah
Kehidupan, Bincang Sekolah Kehidupan, Kongres Borobudur, diskusi budaya, dan
kompetisi opini, RRB berusaha membuka ruang belajar bersama. Tujuannya bukan
mencari siapa yang paling benar, melainkan membangun pemahaman yang lebih utuh
mengenai Borobudur dan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Bagi RRB, persoalan mendasar bukan semata-mata
siapa yang mengelola Borobudur, tetapi siapa yang sesungguhnya dipersiapkan
untuk mewarisi nilai-nilainya.
Sebab, Borobudur telah lama dipetakan sebagai
kawasan, tetapi masyarakat Borobudur belum pernah dipetakan secara utuh sebagai
subjek pewarisan.
Pemikiran ini menjadi landasan penting bagi RRB
untuk terus mendorong kesadaran kolektif. Pelestarian tidak boleh berjalan
sendiri tanpa perlindungan kehidupan sosial. Pemanfaatan tidak boleh
mengalahkan nilai-nilai yang harus dijaga. Dan pemberdayaan tidak boleh
berhenti sebagai program ekonomi tanpa disertai mitigasi sosial serta penguatan
posisi masyarakat.
Dengan demikian, RRB berupaya menghubungkan kembali
tiga hal yang tidak seharusnya dipisahkan: Borobudur sebagai warisan peradaban,
masyarakat sebagai pemilik tanggung jawab pewarisan, dan generasi mendatang
sebagai penerima nilai-nilai kehidupan.
Kolotido
dan Kolobendu, Bangun Jalan Menuju Kolosubo
Kolotido, Kolobendu, dan Kolosubo bukan sekadar
istilah dalam falsafah Jawa. Ketiganya dapat menjadi cermin untuk membaca
perjalanan dan tantangan pengelolaan Borobudur.
Kolotido mengingatkan kita ketika arah dan pegangan
nilai mulai kabur. Kolobendu memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan dapat
melahirkan ketegangan dan persoalan sosial. Sementara Kolosubo mengajak kita
membangun harapan melalui kesadaran, kebijaksanaan, dan tindakan nyata.
Gerakan Ruwat Rawat Borobudur ingin mengingatkan
bahwa perubahan tidak cukup dilakukan dengan mengganti kebijakan, kelembagaan,
ataupun pola pengelolaan. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran bahwa
Borobudur bukan sekadar warisan masa lalu yang harus dipertahankan
kemegahannya, melainkan warisan kehidupan yang harus terus memiliki makna bagi
masyarakat dan generasi mendatang.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan merawat
Borobudur bukan hanya seberapa megah bangunannya tetap berdiri, seberapa banyak
wisatawan yang datang, atau seberapa besar nilai ekonomi yang dihasilkan.
Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah nilai-nilai luhur yang terkandung
di dalamnya masih hidup, dipahami, dan diwariskan oleh masyarakatnya.
Ruwat Rawat Borobudur bukan
sekadar merawat candi, melainkan merawat kesadaran, menjaga keseimbangan, dan
memperjuangkan keberhasilan pewarisan nilai.
Sebab, jangan sampai Borobudur berhasil dipugar,
tetapi kita gagal mewariskan nilai-nilai yang melahirkannya.
Sucoro Setrodiharjo
Gerakan Ruwat Rawat Borobudur

Tidak ada komentar:
Posting Komentar