KOLOTIDO, KOLOBENDU, KOLOSUBO PERINGATAN PENGELOLAAN BOROBUDUR - Ruwat Rawat Borobudur

Breaking

Sabtu, 21 November 2026

KOLOTIDO, KOLOBENDU, KOLOSUBO PERINGATAN PENGELOLAAN BOROBUDUR

Tiga Zaman dalam Falsafah Jawa: Membaca Ketegangan Pengelolaan dan  Jalan Perubahan melalui Gerakan Ruwat Rawat Borobudur

Borobudur adalah mahakarya peradaban yang tidak hanya menyimpan keagungan arsitektur, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan lintas generasi. Namun, di balik kemegahan Candi Borobudur, masih tersimpan berbagai persoalan dalam pengelolaan kawasan, hubungan antarpemangku kepentingan, serta posisi masyarakat yang seharusnya menjadi bagian penting dari pewarisan nilai.

Kita menyaksikan bagaimana pelestarian, kepentingan ekonomi, pariwisata, dan keterlibatan masyarakat sering kali belum berjalan dalam keseimbangan. Tidak jarang, keberhasilan pengelolaan lebih banyak diukur melalui angka kunjungan dan pertumbuhan ekonomi, sementara persoalan keadilan sosial, daya dukung lingkungan, nilai spiritual, dan keberlanjutan pewarisan budaya belum memperoleh perhatian yang sebanding.

Pelaku usaha lokal yang berupaya menjaga etika dan mengikuti aturan terkadang harus berhadapan dengan persaingan yang tidak seimbang. Masyarakat sekitar pun masih sering ditempatkan sebatas simbol keterlibatan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak, pengetahuan, dan tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan Borobudur.

Apakah keadaan ini sekadar persoalan teknis pengelolaan, atau justru mencerminkan perubahan zaman yang menuntut kita untuk kembali membaca arah dan nilai kehidupan?

Lebih dari satu abad lalu, pujangga besar Jawa, Raden Ngabehi Ranggawarsita, melalui Serat Kalatidha, menghadirkan perenungan tentang zaman yang penuh ketidakpastian. Dalam khazanah pemikiran Jawa, dikenal istilah Kala Tidha (Kolotido), Kala Bendu (Kolobendu), dan Kala Suba (Kolosubo). Ketiganya dapat dijadikan kerangka refleksi untuk membaca perjalanan kehidupan, termasuk dinamika pengelolaan Borobudur.

Bukan untuk meramalkan masa depan, melainkan untuk memahami keadaan, mengenali akibat dari ketidakseimbangan, dan menemukan jalan pembenahan.

1. KOLOTIDO: Ketika Arah dan Pegangan Mulai Kabur

Kolotido menggambarkan masa ketika manusia dihadapkan pada ketidakpastian, kebingungan, dan kaburnya pegangan nilai. Dalam Serat Kalatidha, Ranggawarsita mengungkapkan kegelisahan ketika tatanan kehidupan kehilangan kejelasan arah.

Dalam konteks Borobudur, keadaan ini dapat dibaca ketika batas antara pelestarian, pemanfaatan, kepentingan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat semakin kabur. Berbagai gagasan dan kebijakan hadir dengan tujuan masing-masing, tetapi belum selalu terhubung dalam satu pemahaman tentang apa yang sesungguhnya harus diwariskan dari Borobudur.

Perdebatan mengenai pemanfaatan ruang, pemasangan Chattra, hingga rencana penyelenggaraan pentas Andrea Bocelli yang mendapat penolakan dari sebagian masyarakat memperlihatkan bahwa persoalan Borobudur tidak cukup diselesaikan melalui pertimbangan teknis ataupun komunikasi publik semata.

Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana memahami nilai, makna, dan batas-batas kepatutan dalam memperlakukan sebuah warisan peradaban.

Ketika interpretasi terhadap Borobudur berkembang tanpa ruang dialog yang memadai, perbedaan pandangan mudah berubah menjadi pertentangan. Informasi yang tidak utuh, klaim sepihak, dan kepentingan masing-masing pihak dapat memperkeruh keadaan.

Di sinilah pentingnya pengelolaan interpretasi. Borobudur membutuhkan pemahaman yang dibangun melalui kajian, dialog, penghormatan terhadap nilai sejarah dan spiritual, serta keterbukaan terhadap berbagai perspektif. Kebebasan berinterpretasi tidak semestinya berubah menjadi kebebasan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap warisan budaya.

2. KOLOBENDU: Ketika Ketidakseimbangan Melahirkan Persoalan

Jika Kolotido menggambarkan kaburnya arah, Kolobendu dapat dimaknai sebagai masa ketika ketidakseimbangan mulai menghadirkan akibat nyata.

Dalam pengelolaan Borobudur, gejala ini dapat dibaca melalui munculnya ketegangan antara kepentingan pelestarian dan ekonomi, persaingan antarpelaku usaha, ketimpangan distribusi manfaat, serta belum tuntasnya persoalan keterlibatan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat selama ini sering menjadi bagian dari narasi pengelolaan. Namun, pemberdayaan tidak selalu identik dengan mitigasi sosial. Pemberdayaan lebih banyak berbicara tentang peningkatan kapasitas dan kesempatan ekonomi, sedangkan mitigasi sosial seharusnya dipersiapkan sejak awal untuk mengantisipasi dampak kebijakan, perubahan tata ruang, pergeseran mata pencaharian, dan potensi konflik sosial.

Ketika mitigasi sosial tidak dipersiapkan secara memadai, masyarakat berisiko menjadi pihak yang harus menanggung dampak perubahan, sementara keputusan-keputusan penting telah ditentukan oleh pihak lain.

Persoalan tersebut mengingatkan kita bahwa keberhasilan pengelolaan Borobudur tidak cukup diukur dari terpeliharanya bangunan candi atau meningkatnya aktivitas pariwisata. Ada kehidupan masyarakat, lingkungan, tradisi, dan nilai-nilai yang juga harus dijaga.

Borobudur bukan sekadar objek yang harus dikelola, melainkan warisan kehidupan yang membutuhkan tanggung jawab bersama.

3. KOLOSUBO: Jalan Menuju Kesadaran dan Pembenahan Bersama

Kolosubo dapat dimaknai sebagai harapan hadirnya ketenteraman, keteraturan, dan kesejahteraan setelah melewati masa penuh ujian. Namun, keadaan tersebut tidak akan datang dengan sendirinya. Dibutuhkan kesadaran, keberanian melakukan evaluasi, dan kemauan untuk memperbaiki keadaan.

Dalam konteks Borobudur, Kolosubo bukan sekadar harapan agar tidak ada lagi perdebatan atau pertentangan. Lebih dari itu, Kolosubo harus dimaknai sebagai terbentuknya tata kelola yang mampu menempatkan pelestarian, perlindungan, pemanfaatan, dan pewarisan nilai dalam keseimbangan.

Diperlukan pengelolaan interpretasi yang bertanggung jawab, mitigasi sosial sejak awal, keterlibatan masyarakat secara bermakna, serta transparansi dalam pengambilan kebijakan.

Masyarakat tidak cukup hanya dihadirkan sebagai pelengkap program atau simbol partisipasi. Mereka harus ditempatkan sebagai subjek pewarisan yang memiliki ruang untuk memahami, merawat, dan meneruskan nilai-nilai Borobudur kepada generasi berikutnya.

Di sinilah Gerakan Ruwat Rawat Borobudur (RRB) menemukan relevansinya.

4. RUWAT RAWAT BOROBUDUR: Merawat Ingatan, Menyusun Kesadaran, dan Mewariskan Nilai

Sejak dirintis pada tahun 2003, Gerakan Ruwat Rawat Borobudur berupaya membangun kesadaran bahwa tanggung jawab terhadap Borobudur tidak boleh berhenti pada urusan pengelolaan kawasan dan pemeliharaan bangunan fisik.

Ruwat Rawat Borobudur memandang Borobudur sebagai persembahan luhur peradaban dan pustaka kehidupan yang nilai-nilainya perlu dipahami, dirawat, serta diwariskan. Karena itu, RRB tidak menempatkan dirinya sebagai pesaing pengelola ataupun sekadar kelompok yang menyampaikan kritik. RRB berupaya menjadi gerakan kebudayaan yang menjaga ingatan, mencatat perjalanan, membangun dialog, dan mengajak masyarakat mengambil bagian dalam tanggung jawab pewarisan.

Melalui berbagai kegiatan, seperti Sekolah Kehidupan, Bincang Sekolah Kehidupan, Kongres Borobudur, diskusi budaya, dan kompetisi opini, RRB berusaha membuka ruang belajar bersama. Tujuannya bukan mencari siapa yang paling benar, melainkan membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai Borobudur dan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Bagi RRB, persoalan mendasar bukan semata-mata siapa yang mengelola Borobudur, tetapi siapa yang sesungguhnya dipersiapkan untuk mewarisi nilai-nilainya.

Sebab, Borobudur telah lama dipetakan sebagai kawasan, tetapi masyarakat Borobudur belum pernah dipetakan secara utuh sebagai subjek pewarisan.

Pemikiran ini menjadi landasan penting bagi RRB untuk terus mendorong kesadaran kolektif. Pelestarian tidak boleh berjalan sendiri tanpa perlindungan kehidupan sosial. Pemanfaatan tidak boleh mengalahkan nilai-nilai yang harus dijaga. Dan pemberdayaan tidak boleh berhenti sebagai program ekonomi tanpa disertai mitigasi sosial serta penguatan posisi masyarakat.

Dengan demikian, RRB berupaya menghubungkan kembali tiga hal yang tidak seharusnya dipisahkan: Borobudur sebagai warisan peradaban, masyarakat sebagai pemilik tanggung jawab pewarisan, dan generasi mendatang sebagai penerima nilai-nilai kehidupan.

Kolotido dan Kolobendu, Bangun Jalan Menuju Kolosubo

Kolotido, Kolobendu, dan Kolosubo bukan sekadar istilah dalam falsafah Jawa. Ketiganya dapat menjadi cermin untuk membaca perjalanan dan tantangan pengelolaan Borobudur.

Kolotido mengingatkan kita ketika arah dan pegangan nilai mulai kabur. Kolobendu memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan dapat melahirkan ketegangan dan persoalan sosial. Sementara Kolosubo mengajak kita membangun harapan melalui kesadaran, kebijaksanaan, dan tindakan nyata.

Gerakan Ruwat Rawat Borobudur ingin mengingatkan bahwa perubahan tidak cukup dilakukan dengan mengganti kebijakan, kelembagaan, ataupun pola pengelolaan. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran bahwa Borobudur bukan sekadar warisan masa lalu yang harus dipertahankan kemegahannya, melainkan warisan kehidupan yang harus terus memiliki makna bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan merawat Borobudur bukan hanya seberapa megah bangunannya tetap berdiri, seberapa banyak wisatawan yang datang, atau seberapa besar nilai ekonomi yang dihasilkan. Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya masih hidup, dipahami, dan diwariskan oleh masyarakatnya.

Ruwat Rawat Borobudur bukan sekadar merawat candi, melainkan merawat kesadaran, menjaga keseimbangan, dan memperjuangkan keberhasilan pewarisan nilai.

Sebab, jangan sampai Borobudur berhasil dipugar, tetapi kita gagal mewariskan nilai-nilai yang melahirkannya.

Sucoro Setrodiharjo
Gerakan Ruwat Rawat Borobudur

 

 

 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar