Titik Balik 1983, Megah Fisik,Tapi Sepi Makna
Redaksi Blog Ruwat Rawat
Borobudur
Tahun 1983 tercatat dalam
sejarah sebagai puncak kejayaan teknokratis. Pemugaran besar-besaran yang
didukung oleh UNESCO berhasil menyelamatkan Borobudur dari keruntuhan fisik.
Dunia berdecak kagum; batu-batu yang sebelumnya berserakan kembali tersusun
presisi. Namun, di balik keberhasilan teknis itu, sebuah "tembok" tak
kasat mata mulai dibangun.
Pascakeberhasilan pemugaran,
tata kelola Borobudur memasuki era baru yang bersifat sentralistik. Fokus
pemerintah saat itu adalah menjadikan Borobudur sebagai ikon pariwisata
nasional dan dunia. Melalui pembentukan badan pengelola khusus, otoritas atas
kawasan ini mulai ditarik ke pusat. Inilah awal dari 40 tahun kesunyian
dialog sebuah masa di mana suara masyarakat lokal perlahan-lahan diredam
demi kepentingan stabilitas dan citra pariwisata.
Seiring berjalannya waktu,
Borobudur tidak lagi dipandang sebagai sebuah tempat ibadah atau situs budaya
yang hidup, melainkan sebuah "Kawasan Strategis". Terminologi
ini membawa konsekuensi besar: pengelolaan yang bersifat korporat. Fokus utama
bergeser dari pelestarian nilai menjadi manajemen aset.
Dalam kurun waktu empat dekade ini,
lahir kebijakan-kebijakan yang memperlakukan kawasan Borobudur layaknya sebuah theme
park (taman hiburan). Zonasi dibuat dengan ketat. Meski secara konservasi
zonasi ini penting, namun secara sosiologis, zonasi tersebut menciptakan
sekat-sekat fisik dan mental yang memisahkan warga desa dengan candinya
sendiri. Masyarakat yang dulunya memiliki akses natural terhadap ruang
spiritual ini, kini harus berhadapan dengan gerbang, tiket, dan aturan
birokrasi yang asing.
Kegaduhan yang kita saksikan
saat ini bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari rasa
tidak puas yang terpendam selama 40 tahun karena kurangnya ruang komunikasi.
Selama empat dekade, pola
komunikasi yang terbangun bersifat satu arah (top-down). Pemerintah dan
pengelola datang kepada masyarakat bukan untuk berdialog atau meminta masukan,
melainkan untuk "sosialisasi" sebuah istilah halus untuk
memberitahukan keputusan yang sudah final.
·
Masyarakat diminta mendukung, tanpa pernah
dilibatkan sejak perencanaan.
·
Masyarakat diminta bersiap menjadi "tuan
rumah", tanpa pernah ditanya apa kebutuhan mereka sebagai "pemilik
rumah".
Akibatnya, muncul rasa
keterasingan kolektif. Masyarakat melihat kemegahan hotel-hotel baru dan angka
kunjungan yang jutaan, namun mereka merasa hanya menjadi penonton di pinggir
jalan.
Selama 40 tahun ini, struktur
sosial masyarakat Borobudur mengalami perubahan drastis. Dari masyarakat
agraris dan spiritual yang guyub, mereka dipaksa bertransformasi menjadi
masyarakat jasa pariwisata yang kompetitif. Sayangnya, transformasi ini tidak
dibarengi dengan penguatan modal sosial yang cukup.
Tanpa adanya keterlibatan dalam
kebijakan, masyarakat bergerak secara sporadis untuk mencari remah-remah
keuntungan dari pariwisata. Hal ini memicu persaingan antar-kelompok yang tidak
sehat, yang nantinya akan kita bedah sebagai fragmentasi sosial.
Kesunyian komunikasi dari pihak pengelola selama empat dekade telah menciptakan
ruang kosong yang kini diisi oleh prasangka, kecurigaan, dan akhirnya,
kegaduhan.
Borobudur tetap berdiri megah
dalam bisunya, namun di bawah kakinya, ketegangan sosiologis telah mencapai
titik jenuh. Empat puluh tahun "kesunyian" telah cukup untuk
menciptakan bom waktu yang siap meledak dalam bentuk protes dan konflik yang
kita lihat hari ini.
