Borobudur: Antara Rencana Pemasangan chattra dan Nasib Penghidupan Rakyat

Oleh : Sucoro Setrodiharjo

Candi Borobudur, warisan budaya dunia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, saat ini berada di persimpangan jalan. Di balik kemegahan susunan batu yang telah berdiri lebih dari seribu tahun, tersimpan berbagai persoalan yang memunculkan kekhawatiran baik dari sisi arah pengembangan pariwisata maupun dampaknya terhadap kehidupan masyarakat yang menggantungkan nasib di kawasan ini.

Menyikapi kondisi tersebut, Brayat Panangkaran melalui gerakan budaya rakyat Ruwat Rawat Borobudur hadir bukan sekadar acara seremonial, melainkan sebagai gerakan berbasis hati nurani. Gerakan ini berangkat dari kesadaran pribadi yang kemudian tumbuh menjadi kesadaran kolektif, sebagai wujud ikatan batin dan kesetiaan terhadap Borobudur. Berawal dari inisiatif personal yang mendapatkan dukungan masyarakat secara gotong royong pascarestorasi kedua, warga secara sukarela mengawal kelestarian candi melalui pentas seni dan upacara tradisi yang berfungsi menjaga nilai-nilai spiritual, demi terwujudnya keseimbangan antara pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan Borobudur.

Seiring waktu, hingga memasuki usia ke-24 tahun, gerakan ini berkembang semakin mandiri. Fokusnya tidak hanya pada kegiatan budaya, tetapi juga pada penguatan pengetahuan melalui diskusi, kajian, serta penerbitan buku sebagai dokumentasi dan warisan pengalaman panjang dalam mengawal perawatan situs warisan dunia tersebut.

Berbagai catatan dan pengamatan dari pengamat maupun pelaku usaha lokal menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Situasi ini menjadi pengingat bahwa setiap rencana perubahan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak terutama masyarakat kecil yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem Borobudur.

Kunjungan Menurun, Target Jauh dari Kenyataan

Salah satu indikator yang paling nyata adalah penurunan jumlah pengunjung ke kawasan candi utama. Pemerintah daerah menetapkan target 4.000 pengunjung pada periode Lebaran, dengan kuota kunjungan yang ditingkatkan dari 1.200 menjadi 4.000 orang per hari. Namun pada kenyataannya, saat puncak kunjungan, jumlah pengunjung hanya mencapai sekitar 1.800 orang per hari.

Angka ini tidak hanya jauh dari target, tetapi juga menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan: apakah dipengaruhi oleh situasi ekonomi global, perubahan minat wisatawan, atau justru strategi pengelolaan dan branding yang belum tepat sasaran? Semua kemungkinan ini memerlukan kajian yang mendalam dan tidak dapat disimpulkan secara sepihak.

Menariknya, di tengah penurunan kunjungan ke candi utama, sektor usaha pendukung justru menunjukkan geliat. Wisata berbasis komunitas seperti jasa sewa mobil VW mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi wisata kawasan masih kuat, namun distribusi manfaatnya belum merata. Ada faktor-faktor tertentu yang membuat wisatawan enggan masuk ke area inti candi.

Sejumlah keluhan pengunjung turut memperkuat hal tersebut. Jarak tempuh dari area parkir ke pintu masuk yang cukup jauh, keharusan berganti transportasi, harga tiket yang relatif mahal, serta pembatasan durasi kunjungan hanya satu jam, menjadi pertimbangan serius bagi wisatawan. Dalam konteks wisata budaya, waktu yang singkat tentu tidak cukup untuk memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Borobudur.

Masyarakat Lokal yang Terpinggirkan

Di balik angka statistik kunjungan, terdapat realitas yang lebih mendalam adalah  nasib ribuan masyarakat lokal. Selama ini telah menempatkan sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi warga sekitar Borobudur. Namun berbagai kebijakan pengelolaan justru semakin menyempitkan ruang usaha mereka.

Di kawasan Kampung Seni, misalnya, masih banyak warga yang belum memperoleh penghidupan layak, meskipun berada di dekat salah satu destinasi wisata terbesar di Indonesia. Hal serupa terjadi di Jalan Medang Kamulan, di mana para pedagang mengalami penurunan pendapatan drastis akibat relokasi. Bagi mereka, perpindahan lokasi bukan sekadar perubahan tempat, melainkan juga hilangnya jaringan pelanggan yang telah dibangun bertahun-tahun.

Kebijakan satu pintu akses utama bagi wisatawan juga membawa dampak signifikan. Masyarakat yang sebelumnya dapat memanfaatkan arus kunjungan kini kehilangan kesempatan tersebut. Ruang ekonomi semakin terbatas, sementara manfaat pariwisata terasa semakin terpusat pada kelompok tertentu.

Lebih jauh, kelompok yang kerap dianggap mewakili masyarakat dalam forum kebijakan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Perspektif yang dominan cenderung makro, sementara suara mayoritas warga yang terdampak langsung justru kurang terakomodasi.

Rencana Pemasangan Chattra dan Tantangan ke Depan

Di tengah situasi yang belum stabil, muncul rencana pemasangan chattra di puncak Borobudur. Rencana ini memunculkan beragam respons dan kekhawatiran, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat lokal.

Setiap bentuk pengembangan baik berbasis nilai keagamaan, budaya, maupun strategi pemasaran perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Aspek sosial dan ekonomi harus menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar simbolik atau konseptual.

Sebagian pihak mengkhawatirkan bahwa penonjolan aspek keagamaan tertentu dalam pengelolaan dan promosi dapat memengaruhi minat kunjungan. Kekhawatiran ini lebih dilandasi pertimbangan ekonomi daripada ideologis: ketika jumlah wisatawan menurun, maka masyarakat kecil yang pertama kali merasakan dampaknya.

Potensi resistensi terhadap rencana ini juga mulai terlihat. Meskipun jumlahnya tidak besar, kelompok yang kritis umumnya memiliki kemampuan komunikasi dan jejaring yang kuat, sehingga suaranya lebih terdengar. Penolakan yang muncul pun lebih banyak dipicu oleh kekhawatiran terhadap dampak ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, bagi kelompok yang mengatasnamakan masyarakat dan merasa memiliki legitimasi karena kedekatannya dengan kebijakan maupun kekuasaan, sehingga cenderung mempertahankan posisi yang ada dan kurang membuka ruang dialog terhadap suara kritis. Sementara itu, tidak sedikit pula masyarakat yang memilih diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena terdesak keadaan, sehingga perlahan mengalihkan sumber penghidupannya ke sektor lain demi bertahan hidup.

Situasi ini bahkan telah menarik perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang turun langsung meninjau kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan Borobudur telah melampaui isu pariwisata, dan menyentuh aspek hak asasi manusia khususnya hak masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Sangat disayangkan apabila warisan budaya yang seharusnya menjadi sumber kedamaian dan kesejahteraan justru memicu kegaduhan. Tanpa perbaikan pendekatan dalam pengelolaan, kondisi ini berpotensi berlarut-larut dan merusak citra Borobudur sebagai destinasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penutup

Borobudur adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Pengembangannya harus memberikan manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak. Setiap rencana termasuk pemasangan chattra perlu disusun melalui kajian mendalam, dialog terbuka, dan pelibatan aktif masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama.

Keberhasilan pengelolaan pariwisata tidak semata diukur dari jumlah pengunjung atau pendapatan, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh rakyat kecil. Ketika keseimbangan ini terwujud, maka Borobudur tidak hanya akan tetap berdiri megah sebagai warisan dunia, tetapi juga hidup sebagai sumber kesejahteraan bersama.

Tulisan ini disusun berdasarkan catatan dan pengamatan yang disampaikan oleh narasumber, sebagai bahan refleksi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan.