BOROBUDUR, MITIGASI SOSIAL, DAN SIAPA MASYARAKAT

Redaksi Sekolah Kehidupan

Borobudur, 8 Juli 2026 — Di tengah berbagai upaya pengembangan dan pemanfaatan Borobudur, muncul pertanyaan penting: apakah pengelolaan Borobudur telah menempatkan masyarakat sebagai bagian utama pelestarian, atau hanya sebagai objek kebijakan yang harus menyesuaikan diri?

Pertanyaan ini mengemuka dalam diskusi kecil ala angkringan di Medangkamilan. Menurut Mas Sapto, banyak persoalan Borobudur bukan semata persoalan fisik, teknis, atau pariwisata, melainkan persoalan hubungan sosial antara kebijakan, warisan budaya, dan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Selama ini Borobudur lebih sering dibahas dalam konteks mitigasi bencana alam seperti gempa, letusan gunung api, atau kerusakan bangunan. Namun, mitigasi sosial belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, ketika Borobudur semakin berkembang sebagai pusat kegiatan keagamaan Buddha berskala nasional maupun internasional, diperlukan upaya membangun pemahaman, komunikasi, dan hubungan yang sehat dengan masyarakat sekitar yang mayoritas beragama Islam.

Menurut Mas Sapto, setiap kegiatan besar seharusnya tidak hanya memikirkan aspek teknis dan keamanan, tetapi juga mengantisipasi potensi persoalan sosial yang mungkin muncul. Masyarakat sering kali hanya ditempatkan sebagai pihak yang harus beradaptasi terhadap aturan yang dirumuskan dari pusat tanpa dialog yang memadai.

Persoalan ini berkaitan dengan pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang dimaksud dengan masyarakat dalam pengelolaan Borobudur? Apakah hanya pemerintah desa, BUMDes, kelompok sadar wisata, dan pelaku usaha tertentu, atau juga petani, perajin, seniman, pelaku tradisi, tokoh adat, serta warga biasa yang selama puluhan tahun hidup bersama Borobudur?

Mas Sapto mempertanyakan mengapa kelompok tertentu sering dianggap mewakili masyarakat, sementara kelompok lain kurang memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangannya. Padahal masa depan Borobudur juga ditentukan oleh puluhan ribu warga yang kehidupannya terkait langsung dengan kawasan tersebut. Di Kecamatan Borobudur sendiri terdapat lebih dari enam puluh ribu penduduk yang sebagian besar hidup dalam ekosistem ekonomi yang dipengaruhi pariwisata.

Diskusi juga menyinggung tata kelola kawasan yang masih kerap membingungkan masyarakat. Banyak warga belum memahami secara utuh batas kewenangan antara pengelola cagar budaya, pengelola kawasan wisata, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga lain yang terlibat dalam pengelolaan Borobudur.

Dalam konteks yang lebih luas, Mas Sapto menyoroti pentingnya pengawasan publik terhadap kebijakan yang dapat memengaruhi nilai-nilai Borobudur sebagai Warisan Dunia. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah rencana pemasangan kembali chattra pada stupa utama Borobudur yang telah masuk dalam World Heritage Watch Report 2026 melalui tulisan Proposed Chattra on Borobudur’s Main Stupa: A Threat to its Authenticity and Integrity.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara independen, terbuka, dan berbasis kajian merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik yang sehat. Sebagaimana pengawasan terhadap lingkungan hidup atau hak-hak masyarakat, pengawasan terhadap warisan budaya juga membutuhkan keterlibatan warga.

Dari diskusi tersebut muncul pelajaran penting bahwa pelestarian Borobudur tidak cukup hanya menjaga bangunan candi tetap utuh. Pelestarian juga harus menjaga hubungan sosial, membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi, serta memastikan masyarakat benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Jika mitigasi bencana alam bertujuan mengurangi risiko kerusakan fisik, maka mitigasi sosial bertujuan mengurangi risiko kesalahpahaman, ketegangan, keterasingan, dan hilangnya rasa memiliki terhadap Borobudur. Tanpa mitigasi sosial, pelestarian dapat kehilangan akar utamanya, yaitu dukungan masyarakat yang hidup bersama Borobudur dari generasi ke generasi.

Karena itu, pertanyaan yang perlu terus diajukan bukan hanya bagaimana menjaga Candi Borobudur, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan antara Borobudur dan masyarakatnya. Sebab keberhasilan pewarisan tidak hanya diukur dari lestarinya bangunan, melainkan juga dari tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap warisan tersebut.