Redaksi Blog Ruwat Rawat Borobudur
Akar dari konflik kepentingan di Borobudur adalah
sebuah "dosa sejarah" yang dilakukan sejak penetapannya sebagai objek
wisata (1980–1984). Pembangunan Taman Wisata Candi (TWC) berdiri di atas
penggusuran 367 Kepala Keluarga dari lima dusun: Kenayan, Ngaran Krajan,
sebagian Gendingan, Sabrangrawa, dan Gopalan. Sejak saat itu, warga lokal tidak
hanya kehilangan tanah, tetapi juga hak atas masa depan mereka di tanah
sendiri.
Kebijakan operasional yang diskriminatif seperti
penyamaan status pedagang korban gusuran dengan pendatang baru, serta penutupan
pintu-pintu akses yang mematikan ekonomi warga Medangkamolan adalah benih
"sebab" yang buruk. Selama puluhan tahun, luka batin ini
ditutup-tutupi oleh narasi tunggal pengelola. Namun, dalam hukum alam, setiap
sebab pasti akan melahirkan akibat.
AI:
Manifestasi Hukum Karma dalam Data
Dalam filosofi Borobudur, tataran paling bawah (Kamadhatu)
mengajarkan kita tentang hukum sebab-akibat atau Karmawibhangga. Di era modern
ini, hukum Karma tersebut menemukan jalannya melalui teknologi Artificial
Intelligence (AI).
Jika selama ini laporan birokrasi bersifat tertutup
dan penuh kompromi parsial, AI datang sebagai pendobrak transparansi. Ia
mengumpulkan data mentah, membandingkan janji pembangunan dengan fakta di
lapangan, dan menyajikannya secara lugas tanpa filter. AI adalah
"mata" yang mampu melihat apa yang selama ini coba disembunyikan di
bawah megahnya batu candi.
- Hukum Karma Digital: AI bekerja menghitung
"akibat" dari kebijakan yang salah di masa lalu. Data mengenai
mangkraknya program kemitraan atau marginalisasi ekonomi lokal disajikan
sebagai fakta yang tak terbantahkan. Kebijakan yang tidak adil di masa
lalu kini menemukan konsekuensi logisnya melalui keterbukaan informasi
yang masif.
- Fenomena "Dadal": Informasi yang
selama ini tersumbat dalam menara gading birokrasi tiba-tiba mengalir
deras. Ia ibarat bendungan yang lama retak dan kini "dadal"
(jebol). Pintu menara gading itu pecah, dan informasi mengalir dari meja
rapat hingga ke warung kopi, dari dosen hingga pengemudi ojek.
- Laboratorium Fiskal Rakyat: Media sosial (X,
TikTok, dsb) kini berubah menjadi ruang seminar terbuka. Masyarakat tidak
lagi menjadi penonton yang pasif, melainkan analis kebijakan yang memegang
data. AI memberikan senjata data kepada masyarakat lokal untuk menuntut
pertanggungjawaban atas janji-janji sejarah yang diingkari.
Membedah
Gegar Budaya: Pemulihan Martabat
Transisi paksa dari petani menjadi pelayan
wisatawan meninggalkan luka culture shock (gegar budaya) yang mendalam.
Selama 40 tahun, penderitaan sosiologis warga tersimpan rapat dalam memori
kolektif yang bisu. Namun, AI bertindak sebagai lensa pembesar yang mengungkap
tabir tersebut melalui:
- Validasi Historis: Menghubungkan pergeseran
kepemilikan lahan tahun 1980 dengan data penurunan kesejahteraan hari ini.
- Penyambung Lidah yang Terabaikan: Mengubah
kegelisahan masyarakat kaki Menoreh suara-suara otodidak yang jujur menjadi
narasi yang setara dan mampu berdebat dengan bahasa para teknokrat.
Kesimpulan Tantangan pengelolaan Borobudur hari ini
bukan lagi soal teknis, melainkan soal hati nurani dan kejujuran. AI telah
membuka 'kran' informasi yang lama tersumbat. Kini, bola ada di tangan para
pemangku kebijakan. Apakah mereka akan terus bersembunyi di balik narasi lama,
atau berani menghadapi kejernihan data ini untuk membangun sistem yang selaras
dengan nilai kemanusiaan?
Bagi masyarakat lokal, keterbukaan ini adalah soal
pemulihan martabat. Kami tidak lagi menjadi "penonton yang gagap" di
halaman rumah sendiri, melainkan pemilik data yang menuntut keadilan
berdasarkan hukum sebab-akibat yang nyata.
