Pendahuluan: Kohesi di Atas Pohon Kamuflase
Redaksi
Blog Ruwat Rawat Borobudur
Kohesi
sosial di seputaran Candi Borobudur sering kali dipuja sebagai potret ideal kebhinekaan
Indonesia. Bayangkan saja, di kawasan di mana mayoritas penduduknya adalah
Muslim yang taat, kemegahan candi Buddha terbesar di dunia tetap terjaga dan
dihormati. Suasana guyub tampak kental di permukaan; warga hidup berdampingan,
saling sapa, dan menunjukkan toleransi yang inklusif.
Namun,
kita tidak boleh terhenti pada kulit luar. Jika menelisik lebih dalam, di balik
tawa ramah para pedagang dan kerumunan wisatawan, tersimpan riak-riak kegaduhan
yang tertimbun selama 40 tahun. Fenomena ini adalah "konflik
laten"—sebuah bara dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa bertransformasi
menjadi konflik manifes. Melalui data kualitatif dan kesaksian para key
informants seperti Pak Sucoro, kita akan mengurai mengapa harmoni ini
terasa seperti kamuflase bagi ketidakadilan yang sistematis.
Bermula dari Kerukunan: Spiritualitas dan Altruisme
Borobudur
didirikan dengan jutaan balok batu vulkanik yang membentuk mandala alam
semesta. Namun, nilai sejatinya terletak pada spiritualitas. Menurut Sucoro (2024),
spiritualitas ini melahirkan sikap altruisme—tindakan tanpa pamrih yang
mengutamakan kesejahteraan orang lain.
Masyarakat
Muslim lokal tidak melihat candi sebagai ancaman keyakinan, melainkan sebagai
warisan luhur yang selaras dengan nilai Islam tentang akhlak mulia dan lakum
dinukum waliyadin. Modal sosial ini kokoh karena sejarah panjang
persaudaraan (paseduluran), mulai dari basis perjuangan Pangeran
Diponegoro hingga kerukunan lintas iman di Dusun Kerug Batur yang terwariskan
lintas generasi.
Gesekan Tersembunyi: Saat "Ruh" Diganti
Industri
Kegaduhan
mulai muncul sejak 10 Agustus 1973, ketika kawasan ini secara resmi diubah
menjadi industri pariwisata. Industri memang mendatangkan uang, namun ia juga
secara perlahan mengubah ekosistem sosial budaya.
Dilema
antara Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan (3P) sering kali timpang ke
arah ekonomi. Dalam pandangan Sucoro (2025), kebijakan pengelolaan saat ini
lebih menonjolkan nilai profit daripada nilai spiritualitas yang merupakan
"ruh" asli Borobudur. Inilah pemantik api konflik: ketika suara
komunitas asli mulai dibungkam oleh wajah baru manajemen yang asing.
Luka Lahan: Intimidasi dan Memori Kekerasan
Salah
satu akar kegaduhan paling dalam adalah persoalan penguasaan tanah. Sejarah
mencatat praktik pembebasan lahan yang represif sejak era Orde Baru. Ada luka
lama yang menyakitkan; seorang informan mengisahkan bagaimana ia difitnah
terlibat dalam peristiwa pemboman Borobudur hanya karena menolak melepas
tanahnya dengan harga murah.
Pak
Sucoro sendiri, di usianya yang ke-74, memikul beban fisik sejarah itu. Ia
pernah mengalami kekerasan fisik hingga terkena tembakan di paha saat menolak
lahannya dibeli secara paksa. Praktik marginalisasi ini belum usai; kini ia
bertransformasi menjadi pembangunan hotel mewah atau tempat rekreasi eksklusif
yang mencerabut warga asli dari tanah strategis mereka, digantikan oleh para
penguasa modal yang orientasinya kontras dengan budaya lokal.
Paradoks Ekonomi: Antara Tiket Mahal dan Desa
"Zona Merah"
Ketimpangan
ekonomi adalah manifestasi kegaduhan yang paling nyata. Borobudur menyetor
pendapatan miliaran rupiah bagi negara (mencapai Rp96,49 miliar pada 2015),
namun ironisnya, desa-desa di sekitarnya seperti Giri Tengah, Ngadiharjo, dan
Wringinputih masih berada dalam Zona Merah Kemiskinan.
Di Desa
Giri Tengah, jalanan masih berlubang dan gelap. Balkondes yang seharusnya
menjadi jendela ekonomi desa, kini justru dialihkan pengelolaannya ke pihak
swasta dengan tema "menjual keheningan". Rakyat bertanya dengan
getir: Keheningan untuk siapa? Jika perut masyarakat lapar, keheningan
itu justru terdengar seperti ancaman.
Kebijakan
tiket masuk yang melambung (wacana hingga Rp750.000) semakin memperlebar jurang
diskriminasi. Tiket mahal membuat anak-anak Magelang merasa asing di rumah
sendiri, sementara turis bermodal besar bebas mendaki stupa. Frustasi kolektif
ini mulai tumpah menjadi isu sensitif, mulai dari polemik suara adzan hingga
perbandingan biaya wisata dengan biaya Umroh yang viral di media sosial.
Simpulan: Menanti Transformasi Subjek
Masyarakat
Muslim di sekitar Borobudur telah membuktikan kesetiaan mereka menjaga candi
selama berabad-abad. Namun, ketulusan itu kini diuji oleh manajemen pariwisata
yang dianggap abai. Perubahan dari petani menjadi pedagang kecil dengan
pendapatan minim telah menimbulkan frustasi kolektif.
Jika
pengelolaan Borobudur tidak segera dievaluasi dengan menempatkan masyarakat
sebagai subjek—bukan sekadar objek pelengkap—maka gesekan kepentingan
ini akan menjadi bom waktu. Membedah kegaduhan ini berarti menuntut kembalinya
semangat gotong royong dan keadilan sosial. Jangan biarkan kemegahan batu-batu
itu berdiri di atas penderitaan manusianya.
