GAGASAN DESA BOROBUDUR MENJADI KELURAHAN SELARAS DENGAN RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MAGELANG

Redaksi Sekolah Kehidupan

Borobudur, 29 Juli 2026 – Gagasan mengenai kemungkinan perubahan status Desa Borobudur menjadi kelurahan mengemuka dalam Rapat Penyusunan Strategi Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Magelang yang berlangsung di Borobudur. Gagasan tersebut muncul dalam rangkaian pembahasan terkait rencana pemindahan Ibu Kota Kabupaten Magelang dari Kota Mungkid ke Borobudur.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Novita Siswayanti, menyampaikan bahwa perkembangan Borobudur selama beberapa dekade terakhir menunjukkan transformasi yang cukup signifikan. Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Borobudur, kawasan ini juga berkembang menjadi pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata yang melayani kebutuhan masyarakat dari berbagai wilayah.

Keberadaan fasilitas perbankan, hotel, homestay, pusat pelayanan publik, lembaga pendidikan, serta aktivitas ekonomi berbasis wisata menunjukkan bahwa Borobudur semakin memperlihatkan karakter kawasan perkotaan. Dalam konteks itulah, muncul pemikiran bahwa perubahan status administratif Desa Borobudur menjadi kelurahan layak untuk dikaji sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan dan penataan pemerintahan di masa depan.

Namun demikian, pembahasan dalam rapat tidak berhenti pada persoalan administrasi pemerintahan semata. Diskusi berkembang pada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana memastikan bahwa perubahan yang terjadi tetap mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan kawasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pewarisan nilai-nilai Borobudur kepada generasi mendatang.

Dalam forum tersebut, Borobudur dipahami bukan hanya sebagai lokasi berdirinya Candi Borobudur yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO, melainkan juga sebagai ruang hidup masyarakat yang menyimpan kekayaan tradisi, kesenian, pengetahuan lokal, sumber mata air, lanskap pertanian, serta berbagai praktik budaya yang masih hidup hingga hari ini. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut masa depan Borobudur perlu mempertimbangkan keberlanjutan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

Para peserta rapat juga mengingatkan bahwa perkembangan Borobudur tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang masyarakatnya. Sejak masa pemugaran candi dan pembangunan kawasan wisata pada akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an, masyarakat telah mengalami berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Mereka merupakan bagian penting dari proses yang menjadikan Borobudur dikenal sebagai destinasi wisata dunia seperti saat ini.

Sejumlah peserta menilai bahwa apabila di masa depan muncul kebijakan perubahan status Desa Borobudur menjadi kelurahan, maka proses tersebut harus disertai jaminan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang yang kuat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan, pelestarian budaya, serta pewarisan nilai-nilai Borobudur. Perubahan administratif tidak boleh mengurangi peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga identitas dan karakter kawasan.

Gagasan tersebut dinilai selaras dengan upaya menghidupkan kembali Borobudur sebagai Living Monument atau Monumen Hidup. Dalam pendekatan ini, pelestarian tidak hanya berfokus pada bangunan candi sebagai benda cagar budaya, tetapi juga pada keberlangsungan kehidupan sosial, budaya, dan tradisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di sekitarnya.

Dalam pembahasan yang lebih luas, perubahan status Desa Borobudur menjadi kelurahan juga dipandang memiliki keterkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Kabupaten Magelang ke Borobudur. Apabila rencana tersebut terwujud, Borobudur tidak hanya berfungsi sebagai pusat pariwisata, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi pusat pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, dan pelayanan publik Kabupaten Magelang.

Pemindahan ibu kota diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi kawasan, peningkatan investasi, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan berbagai sektor pendukung lainnya. Namun demikian, manfaat tersebut hanya akan terwujud apabila proses perencanaan dilakukan secara hati-hati, partisipatif, dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal sebagai bagian utama dari kawasan Borobudur.

Karena Borobudur merupakan kawasan Warisan Dunia UNESCO, para peserta rapat menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan harus didahului dengan kajian yang komprehensif, konsultasi publik, dan penjaringan aspirasi masyarakat secara luas. Kajian tersebut perlu memperhatikan aspek Heritage Urban Landscape (HUL) dan Heritage Impact Assessment (HIA) untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip pelestarian warisan budaya dunia.

Pada akhirnya, pembahasan mengenai kemungkinan Desa Borobudur menjadi kelurahan dipandang bukan sekadar perubahan nomenklatur pemerintahan. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap kebijakan yang diambil mampu memperkuat tata kelola kawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas kesejahteraan masyarakat, serta menjamin keberlanjutan proses pewarisan nilai-nilai Borobudur kepada generasi mendatang.

Dengan demikian, pertanyaan tentang Desa Borobudur menjadi kelurahan bukan hanya persoalan administrasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana Borobudur dapat berkembang sebagai kawasan yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, pariwisata berkelanjutan, dan peran masyarakat sebagai pewaris utama warisan peradaban dunia.