Belajar dengan nurani dan program proyek dan anggaran
Candi Borobudur. Sebuah nama yang tak hanya merujuk pada tumpukan
batu andesit terbesar di dunia, melainkan simbol peradaban agung yang diakui
oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia. Secara historis, candi megah ini
lahir dari kepiawaian Wangsa Syailendra, penganut ajaran Buddha Mahayana.
Namun, seiring perjalanan waktu dan kedalaman nilai-nilai kemanusiaan yang
dikandungnya, Borobudur telah melampaui batas sebagai bangunan religi semata.
Ia menjadi milik bersama—milik bangsa, bahkan milik dunia.
Namun, di balik kemegahan itu, tersimpan sebuah ironi besar yang kini
melingkupi kawasan ini. Dalam empat dekade terakhir, kita menyaksikan fenomena
yang memprihatinkan: Borobudur perlahan kehilangan “pamor”-nya. Ia kian sering
diperlakukan bukan sebagai warisan budaya yang luhur, melainkan bergeser
menjadi sekadar “aset ekonomi” atau mesin penghasil uang. Orientasi pengelolaan
yang terlalu condong pada pariwisata komersial telah menenggelamkan esensi
spiritual serta kearifan lokal yang seharusnya menjadi napas utamanya.
Kesenjangan Pelestarian,
Perlindungan, dan Pemanfaatan
Prinsip pengelolaan warisan budaya sejatinya bertumpu pada tiga pilar
utama: perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Namun, realitas di lapangan
menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Pemerintah dan para pengelola seolah
berlomba mengejar angka kunjungan, pendapatan tiket, serta penyelenggaraan
event-event besar. Sementara itu, aspek perlindungan dan pelestarian justru
terpinggirkan dengan porsi yang sangat minim.
Padahal, filosofi asli Borobudur adalah sebuah Mandala Agung sebuah
tatanan kosmis yang utuh. Di dalamnya, Borobudur menjadi pusat cahaya,
sementara desa-desa di sekitarnya (sekitar 20 desa di Kecamatan Borobudur)
berperan sebagai “lilin-lilin kecil” atau prasasti sosial yang menopang
keberlangsungan makna. Seharusnya, keduanya saling mengisi, saling menerangi,
dan membentuk satu ekosistem budaya yang hidup dan harmonis.
Namun kenyataannya, hubungan ini mulai retak. Banyak program
pemberdayaan digulirkan dengan dalih meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
tetapi dalam praktiknya justru terkesan memisahkan. Perputaran uang memang
besar, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal.
Sebagian besar justru terserap dalam sistem birokrasi dan korporasi.
Program “Seumur Jagung” dan Ketergantungan
Sebagai upaya menjembatani kesenjangan tersebut, berbagai program pun
diluncurkan. Salah satunya adalah pembangunan Balkondes (Balai Ekonomi Desa) di
hampir 20 desa penyangga. Secara konsep, gagasan ini sangat baik memberikan
ruang bagi desa untuk mempromosikan budaya sekaligus menyambut wisatawan.
Namun, realitas berkata lain. Dari sekian banyak Balkondes yang
dibangun, hanya segelintir kurang dari lima yang benar-benar berjalan optimal.
Sisanya mengalami “mati suri”, terbengkalai, bahkan ada yang belum pernah
beroperasi sama sekali.
Hal serupa terjadi pada program Eksotika Desa. Dahulu program ini
bergema, dengan tujuan mengangkat potensi tradisi desa-desa sekitar Borobudur.
Namun kini, gaungnya nyaris tak terdengar. Ia menjadi bagian dari daftar
panjang program yang “hidup sehari, mati setahun”.
Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya sederhana, namun menyakitkan:
terlalu bergantung pada anggaran pemerintah dan logika proyek.
Padahal, tradisi dan budaya pada hakikatnya adalah milik masyarakat.
Mereka memiliki kebanggaan, kedaulatan, dan hak penuh dalam mengelola serta
merawat warisan budayanya sendiri. Tradisi, budaya, dan spiritualitas bukanlah
milik pejabat atau birokrasi. Ketika sebuah kegiatan hanya dapat berjalan
karena adanya anggaran, maka saat dana habis, kegiatan pun ikut berhenti.
Sebaliknya, jika Borobudur dipandang sebagai warisan budaya yang hidup,
maka kekuatan besarnya justru terletak pada kemampuannya melindungi
“lilin-lilin budaya” di sekitarnya prasasti sosial yang menjadi penopang makna.
Ketika ikatan ini terjalin kuat dan tertata harmonis, akan tercipta daya tarik
alami yang membuat orang datang, tidak hanya ke pusat, tetapi juga ke desa-desa
di sekelilingnya. Keduanya menjadi simpul kehidupan yang saling menghidupi.
Ruwat Rawat Borobudur: Bukti
bahwa Nurani Lebih Kuat dari Anggaran
Di tengah gugurnya berbagai program formal tersebut, muncul sebuah
cahaya harapan sebuah bukti nyata bahwa budaya sejati tidak lahir dari proyek,
melainkan dari nurani.
Itulah Ruwat Rawat Borobudur (RRB).
Gerakan ini digerakkan oleh komunitas Brayat Panangkaran Borobudur di
bawah naungan Yayasan Brayat Panangkaran, dipelopori oleh sosok-sosok peduli
seperti Sucoro Setrodiharjo bersama para sesepuh budaya. Kegiatan ini telah
berlangsung konsisten selama lebih dari 24 tahun.
Bayangkan 24 tahun. Sebuah rentang waktu yang melampaui masa jabatan
politik mana pun. Apa rahasianya?
- Berasal
dari Hati
Ruwat Rawat Borobudur tidak lahir untuk mengejar target angka atau laporan administratif, melainkan dari rasa cinta, rasa memiliki, dan tanggung jawab menjaga “nyawa” Borobudur. - Mandiri
dan Gotong Royong
Gerakan ini tidak menunggu instruksi atau aliran dana dari atas. Dengan sumber daya yang ada, sekecil apa pun, kegiatan tetap berjalan melalui semangat gotong royong. - Berakar
Kuat dalam Masyarakat
Karena tumbuh dari masyarakat sendiri, tradisi ini memiliki akar yang dalam. Ia hidup karena menjadi kebutuhan batin masyarakat untuk tetap terhubung dengan leluhur, alam, dan nilai-nilai spiritual. Contoh nyata sedekah Punthuk Setumbu tahun 2006 , sekarang menjadi destinasi yang ramai dan banyak dikunjungi wisatawan
Inilah bukti nyata bahwa budaya dapat berkelanjutan (sustainable) jika
dikelola dengan hati. Berbeda dengan event besar yang bergantung pada sponsor,
Ruwat Rawat Borobudur bertahan karena keyakinan dan semangat persaudaraan.
Menutup mata ?
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mengapa para pengelola,
birokrat, dan pembuat kebijakan kerap menutup mata atau enggan bersinergi
dengan gerakan seperti Ruwat Rawat Borobudur yang telah terbukti kuat dan
berkelanjutan?
Jawabannya mungkin kembali pada soal niat dan cara pandang.
Selama yang dikejar adalah kemegahan visual, keuntungan ekonomi cepat,
serta kepentingan administratif dan pencitraan, maka gerakan masyarakat yang
sederhana namun mendalam sering kali dianggap tidak penting. Padahal, justru di
sanalah “soko guru” berada tiang penyangga utama yang menjaga agar Borobudur
tidak kehilangan jati dirinya.
Borobudur tidak boleh sekadar menjadi batu. Ia harus tetap hidup.
Sudah saatnya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengubah cara
pandang. Jangan lagi melihat Borobudur semata sebagai komoditas ekonomi, tetapi
kembalikan ia sebagai warisan budaya yang hidup. Dukung dan kuatkan apa yang
telah tumbuh di masyarakat akar-akar tradisi yang telah terbukti tangguh,
seperti Ruwat Rawat Borobudur.
Sebab, memuliakan Borobudur sejatinya adalah memuliakan masyarakat di
sekitarnya. Menyalakan kembali “lilin-lilin” di sekeliling Mandala Agung, agar
cahaya peradaban ini tidak pernah padam bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi
juga untuk generasi yang akan datang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar